MEDIASMART.ID – Gelombang kritik terhadap kebijakan pemerintah kembali disuarakan mahasiswa melalui aksi demonstrasi yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia di Jakarta pada Jumat (12/6/2026). Aksi tersebut tidak hanya menjadi sarana penyampaian aspirasi, tetapi juga bentuk protes terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai membebani masyarakat dan tidak berpihak pada kepentingan publik.
Demonstrasi yang melibatkan mahasiswa dari berbagai fakultas di Universitas Indonesia itu turut mendapat dukungan dari mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan Institut Pertanian Bogor. Massa aksi membawa lima tuntutan utama yang sebelumnya telah dirumuskan melalui konsolidasi bersama seluruh BEM fakultas di lingkungan UI.
Mahasiswa menilai pemerintah perlu segera menghentikan praktik pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut mereka, penggunaan anggaran negara harus lebih transparan, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Di tengah berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat, mahasiswa menilai setiap kebijakan yang menggunakan dana negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan memberikan manfaat nyata.
Selain itu, mahasiswa mendesak pemerintah mengambil langkah konkret untuk menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM). Kenaikan biaya hidup yang dirasakan masyarakat menjadi salah satu alasan utama tuntutan tersebut. Mereka menilai pemerintah perlu lebih serius mengendalikan harga kebutuhan dasar agar daya beli masyarakat tidak terus melemah.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi sasaran kritik dalam aksi tersebut. Mahasiswa meminta pemerintah menghentikan program tersebut dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas serta penggunaan anggarannya. Selain MBG, pembangunan Koperasi Desa Merah Putih juga dipersoalkan karena dianggap perlu dikaji ulang untuk memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat serta tidak membebani keuangan negara.
Dalam bidang politik dan pemerintahan, mahasiswa menyoroti meningkatnya keterlibatan unsur militer dalam sektor sipil. Mereka menilai praktik tersebut berpotensi mengurangi ruang demokrasi dan bertentangan dengan semangat reformasi yang menempatkan supremasi sipil sebagai prinsip utama dalam tata kelola negara. Karena itu, mahasiswa mendesak pemerintah menghentikan berbagai bentuk militerisme di ranah sipil.
Tuntutan terakhir yang disampaikan adalah meminta pemerintah mengakui berbagai kesalahan dalam pengambilan kebijakan serta berhenti menghindari kritik publik. Mahasiswa menilai sikap terbuka terhadap evaluasi merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan akuntabel.
Di tengah berlangsungnya aksi, rombongan mahasiswa yang berangkat dari kampus Universitas Indonesia di Depok dilaporkan mengalami kendala saat menuju lokasi demonstrasi di Bundaran HI. Sejumlah bus yang mengangkut peserta aksi dialihkan ke jalur lain sebelum akhirnya bergerak menuju kawasan sekitar Gedung DPR RI. Kondisi tersebut sempat menyebabkan sebagian peserta aksi terpisah dari rombongan utama dan harus melakukan konsolidasi ulang.
Meski menghadapi hambatan di lapangan, mahasiswa tetap melanjutkan aksi sebagai bentuk kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang mereka anggap perlu dievaluasi. Melalui demonstrasi tersebut, mereka berharap pemerintah lebih responsif terhadap kondisi masyarakat serta membuka ruang dialog yang lebih luas terhadap berbagai masukan dan kritik dari publik.
Sumber: Tribun News
About the Author
