MEDIASMART.ID – Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan (PDIP), Komarudin Watubun, mengungkapkan pengalaman yang dialaminya saat partai memproses sanksi disiplin hingga pemberhentian keanggotaan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan putranya, Gibran Rakabuming Raka. Menurut Komarudin, proses tersebut merupakan salah satu tugas terberat yang pernah diembannya karena menyangkut tokoh-tokoh penting yang saat itu masih berada di lingkaran kekuasaan.
Dalam wawancara khusus yang berlangsung di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Komarudin menjelaskan bahwa sebagai Ketua Bidang Kehormatan, ia memiliki tanggung jawab untuk menegakkan aturan organisasi tanpa memandang status maupun jabatan seseorang. Ia menyadari bahwa keputusan yang diambil dalam menjalankan fungsi tersebut berpotensi menimbulkan penolakan, bahkan kebencian dari berbagai pihak, karena berkaitan langsung dengan nasib kader partai.
Komarudin mengaku sempat menerima berbagai ancaman melalui saluran komunikasi yang tidak dikenal selama proses pendisiplinan berlangsung. Menurutnya, telepon maupun pesan singkat dari nomor misterius terus berdatangan dengan isi yang bernada intimidasi. Meski demikian, ia memilih tetap menjalankan tugas sesuai aturan partai dan tidak terpengaruh oleh tekanan yang diterimanya.
Ia menilai bahwa ancaman seperti itu merupakan risiko yang harus dihadapi oleh seseorang yang bertugas menegakkan disiplin organisasi. Komarudin mengatakan pengalaman panjangnya bertugas dan beraktivitas politik di Papua telah membentuk mental yang kuat sehingga tidak mudah gentar menghadapi berbagai bentuk tekanan. Baginya, intimidasi merupakan bagian dari dinamika kehidupan politik yang harus dihadapi dengan sikap tenang dan tetap berpegang pada aturan.
Menurut Komarudin, penegakan disiplin dalam organisasi politik tidak boleh dilakukan secara tebang pilih. Setiap kader memiliki kewajiban yang sama untuk menaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai, termasuk mereka yang menduduki jabatan tinggi di pemerintahan. Oleh karena itu, setiap pelanggaran harus diproses sesuai mekanisme organisasi tanpa mempertimbangkan kedudukan ataupun pengaruh politik seseorang.
Saat ditanya mengenai hubungannya dengan Jokowi dan keluarganya setelah proses pemberhentian tersebut, Komarudin memilih tidak memberikan penjelasan panjang. Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut telah selesai bagi PDIP dan tidak lagi menjadi fokus pembahasan partai. Menurutnya, Jokowi kini merupakan bagian dari masa lalu PDIP sehingga tidak ada alasan untuk terus memperdebatkan persoalan yang telah diputuskan secara organisasi.
Komarudin menekankan bahwa perhatian utama partainya saat ini adalah mempersiapkan langkah-langkah politik ke depan serta memperkuat konsolidasi internal. Ia berharap seluruh kader dapat mengarahkan energi untuk menghadapi tantangan masa depan daripada terus berkutat pada dinamika politik yang telah berlalu. Dengan sikap tersebut, PDIP berupaya menjaga soliditas organisasi sekaligus memastikan seluruh kader tetap berpegang pada aturan partai sebagai landasan dalam menjalankan aktivitas politik.
Sumber: Tribun News
About the Author
