MEDIASMART.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat pengawasan serta produksi makanan di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pembenahan itu dilakukan di tengah berbagai tantangan dalam pelaksanaan MBG, mulai dari pengawasan pangan di dapur SPPG hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara.
BGN menyiapkan sejumlah perubahan, termasuk menghadirkan dua pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Kejaksaan yang dipindahkan untuk mengawal program prioritas ini.
Selain itu, BGN juga menargetkan pemasangan sebanyak 10.000 kamera pengawas alias CCTV di setiap SPPG yang
terkoneksi langsung dengan sistem di pusat.
Lantas, apa saja pengawasan yang diterapkan BGN guna memperbaiki persoalan dalam tata kelola MBG?
Gabungnya dua pejabat KPK
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengatakan, dua orang pejabat KPK yang berasal dari Kejaksaan Agung (Kejagung) diberhentikan dari KPK dan ditugaskan ke BGN.
Dua pejabat tersebut adalah Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) Mungki Hadipratikno dan Kepala Sekretariat Dewan Pengawas KPK Haerudin.
“Ya itu karena memang yang pertama masa kerja atau masa dinas yang bersangkutan kan mereka berasal dari Kejaksaan Agung ya,” kata Setyo di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Selasa (3/11/2026).
Setyo mengatakan, pengembalian dan pemindahan keduanya sebagai langkah penyegaran karena sudah berdinas di KPK selama 10 tahun.
“Mereka bekerja sudah lebih dari 10 tahun, sudah cukup lama, kemudian ya mungkin ada keinginan untuk refreshing lah kira-kira di tempat yang lain,” ujarnya.
Namun secara terpisah, Mungki mengaku belum dilantik di BGN karena masih dalam proses administrasi di Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
“Per 1 November saya sudah diberhentikan dengan hormat di KPK dan kembali ke kejaksaan agung untuk di BGN saya masih menunggu jadwal pelantikan,” kata Mungki saat dihubungi wartawan, Selasa.
SPPG wajib LPDH
BGN menjatuhkan sanksi suspend khusus terhadap SPPG yang tidak disiplin dalam menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH).
Per 28 Oktober 2026 terdapat 6.097 SPPG yang tidak menyampaikan LPDH secara tertib dan disiplin berdasarkan hasil data Kedeputian Penyediaan dan Penyaluran.
“Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan mengeluarkan surat suspend khusus yang mulai diberlakukan pada Senin, 2 November 2026,” ujar Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana, dalam siaran pers, Jumat (30/10/2026).
Kebijakan tersebut mengacu pada Surat Edaran Kepala BGN Nomor 24 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Hari Pelayanan Efektif dan Pemberian Insentif Ketersediaan dan Mutu Layanan SPPG.
Melalui ketentuan tersebut, setiap SPPG diwajibkan menyusun LPDH dan menyampaikannya melalui portal Sistem Informasi Pemantauan Gizi Nasional (SIPGN).
Selain itu, SPPG diwajibkan menyusun dan menyampaikan LPDH sesuai ketentuan yang berlaku.
Laporan tersebut kemudian akan diverifikasi oleh BGN untuk memastikan kesesuaian format maupun substansinya.
Apabila LPDH telah disampaikan dengan benar dan memenuhi ketentuan, status suspend SPPG yang bersangkutan akan dicabut sehingga dapat kembali beroperasi.
Target 10.000 CCTV
Untuk memastikan proses memasak dan penyajian makanan oleh SPPG berjalan sesuai standar, BGN menargetkan 5.000 sampai 10.000 SPPG terpasang kamera pengawas atau CCTV yang terkoneksi dengan di pusat.
“Jadi, dapur itu sebenarnya sudah memiliki CCTV lokal. Namun, yang ingin kami lakukan adalah memastikan bahwa rekaman CCTV tersebut juga dapat diakses oleh Komite Dapur dan terkoneksi dengan sistem pusat,” ujar Kepala BGN Sudaryono dalam acara Transformasi MBG 2.0 di Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Sejauh ini, CCTV telah terpasang di 70 SPPG yang akan terus ditingkatkan hingga menjangkau 300 SPPG dan seterusnya.
Lewat sistem tersebut, Sudaryono mengatakan bahwa pelanggaran terhadap standar kebersihan, seperti meletakkan bahan makanan di lantai atau tidak menggunakan sarung tangan saat mengolah makanan dapat terpantau oleh BGN pusat.
“Kemudian digabungkan atau diamati melalui artificial intelligence sehingga kita bisa lakukan fungsi-fungsi pencegahan terkait pelaksanaan SOP di dapur,” ujar Sudaryono.
Buka lapangan kerja
Juru Bicara Badan Gizi Nasional (BGN) Tysa Novenny mengatakan, SPPG berhasil menyerap 1,03 juta tenaga kerja dari masyarakat lokal.
Dia menyebut, lapangan kerja itu datang dari 26.723 dapur MBG yang telah terverifikasi.
“Mereka dilayani lebih dari 26.000 dapur yang beroperasi. Dapur MBG mempekerjakan warga sekitar dan mengutamakan bahan dari petani, peternak, dan UMKM setempat,” ujar Tysa dalam siaran pers Bakom, Selasa (3/11/2026).
Tysa menjelaskan, dalam kurun waktu 100 hari saja, MBG sudah menyasar 58 juta penerima manfaat.
Program ini, kata dia, membantu para pelajar agar dapat memulai kegiatan belajar dengan tenang dan fokus, mengingat kebutuhan sarapan dan nutrisinya terjamin.
“Makan Bergizi Gratis dimulai pada Januari 2025 dengan 190 dapur yang melayani 570.000 penerima manfaat. Kini, lebih dari 58 juta anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita menerima Makan Bergizi Gratis,” kata Tysa.
Selain serapan tenaga kerja, Tysa mengeklaim program ini terintegrasi langsung dengan 80.315 pemasok lokal.
Dari angka tersebut, sebanyak 82,83 persen merupakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kemitraan rantai pasok ini berdampak langsung pada kenaikan omzet pedagang, kelompok tani, dan peternak daerah.
Sumber: Tribun News


