MEDIASMART.ID – Komisi III DPR RI menegaskan bahwa tindakan penyadapan ilegal yang dilakukan oleh beberapa jenderal polisi terhadap Presiden Prabowo Subianto telah memenuhi unsur makar.
“Komisi III DPR RI menegaskan bahwa tindak pidana penyadapan atau ilegal akses atau penghilangan data elektronik yang dilakukan oleh para tersangka merupakan tindak pidana makar,” kata Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, saat membacakan kesimpulan rapat bersama Kapolri, di Gedung DPR RI, Kamis (12/11/2026).
“Oleh karena itu, Komisi III DPR RI meminta Kapolri beserta jajaran agar para tersangka dikenakan pasal makar dan terus mengusut kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain,” tambah dia.
Pandangan serupa juga diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra.
“Jadi, sekarang memang sudah dapat dipastikan bahwa ini bukan sekedar penyadapan, intersepsi elektronis tapi mengarah kepada suatu tindak pidana makar,” kata Yusril, di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Yusril menilai, tindakan penyadapan yang menyasar presiden tidak bisa disamakan dengan penyadapan pada umumnya.
Hal tersebut dikarenakan posisi yang disorot bukanlah individu biasa, melainkan kepala negara.
“Jabatannya melekat dengan jabatannya bukan yang disadap ini Pak Prabowo. Ya Pak Prabowo disadap, tapi Pak Prabowo itu presiden. Dan melekat segala harkat martabat dan jabatan seorang presiden,” ujar dia.
Penyadapan tak bisa jadi dasar perbuatan makar
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menjelaskan bahwa aksi penyadapan, akses ilegal, maupun penghilangan dokumen secara hukum belum bisa langsung disimpulkan sebagai tindakan makar.
“Temuan dalam dugaan tindak pidana penyadapan, ilegal akses, dan atau menghilangkan dokumen elektronik tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadinya tindak pidana makar,” kata Suyudi, saat raker bersama Komisi III DPR RI soal kasus penyadapan yang melibatkan eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan kawan-kawan, Kamis (12/11/2026).
Meski demikian, pihak kepolisian telah menerbitkan laporan polisi (LP) atas dugaan keterlibatan bersama atau pemufakatan jahat yang mengarah pada tindak pidana makar.
Suyudi memastikan bahwa penyidik hingga kini masih mendalami indikasi perbuatan ataupun permufakatan jahat yang bertujuan untuk melengserkan pemerintahan.
“Untuk mendalami dugaan tersebut, penyelidikan difokuskan pada penelusuran perintah dan tujuan penyadapan, pemeriksaan personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut, serta pendalaman tugas dan kegiatan tersebut,” tutur dia.
Dorong DPR tak intervensi penegakan hukum
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) memberikan peringatan kepada pihak DPR agar menghindari potensi intervensi terhadap proses hukum, khususnya terkait desakan agar polisi menjerat kasus penyadapan Presiden dengan pasal makar.
“Permintaan Komisi III DPR RI untuk secara langsung mengenakan pasal tertentu berpotensi menjadi bentuk intervensi legislatif terhadap kewenangan penegakan hukum kepolisian dalam menjalankan fungsi pro justitia,” kata Direktur Eksekutif ICJR Erasmus Napitupulu, Jumat (13/11/2026).
Menurut dia, tindakan intervensi seperti itu justru berisiko mencederai prinsip penanganan perkara yang harus berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel seperti yang sering disuarakan oleh Komisi III DPR RI sendiri.
ICJR memandang bahwa institusi kepolisian harus bersikap cermat dalam menetapkan pasal bagi para tersangka.
Erasmus menegaskan bahwa penerapan pasal wajib berlandaskan pada fakta serta bukti yang valid, di samping tetap mengedepankan perlindungan hak asasi baik bagi korban maupun pihak tersangka.
“Berdasarkan ketentuan Pasal 160 jo Pasal 191 KUHP, tindak pidana makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden memiliki ancaman pidana yang sangat serius, termasuk pidana mati. Oleh karena itu, penggunaan pasal makar harus dilakukan secara sangat hati-hati dan tidak boleh didasarkan semata-mata pada penilaian atau dorongan politik,” ungkap dia.
Bukan setiap penyadapan otomatis makar
Guru Besar sekaligus Pakar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS), Sunny Ummul Firdaus, berpendapat bahwa masyarakat perlu bisa membedakan mana yang sekadar analisis intelijen, opini pejabat, maupun putusan hukum yang sah.
Dari sudut pandang hukum tata negara, aksi penyadapan ilegal terhadap kepala negara memang dapat dikategorikan sebagai ancaman bagi sistem pemerintahan yang konstitusional.
Kendati demikian, hal tersebut harus memenuhi syarat, yakni terbukti nyata sebagai bagian dari skema untuk mengganggu atau melumpuhkan kewenangan presiden sebagai pimpinan pemerintahan.
Sunny turut mengingatkan publik agar tidak langsung menyamakan segala bentuk penyadapan ilegal secara otomatis sebagai tindakan makar.
“Harus dibuktikan terlebih dahulu tujuan, rangkaian perbuatan, aktor yang terlibat, serta kaitannya dengan upaya menghambat atau menggulingkan pemerintahan yang sah,” ujar dia.
Dengan kata lain, aspek yang dilindungi dalam kerangka hukum tata negara bukanlah sekadar keselamatan pribadi sang presiden, melainkan kelangsungan fungsi lembaga kepresidenan serta terjaganya tertib konstitusi negara.
Presiden berkedudukan sebagai organ konstitusional. Apabila fungsi utamanya lumpuh, yang menderita kerugian bukan cuma satu individu, melainkan stabilitas penyelenggaraan negara secara keseluruhan.
Sumber: Tribun News


