MEDIASMART.ID – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) diminta transparan terkait target penyadapan ilegal yang dilakukan oleh Eks Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan dua perwira tinggi Polri, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, dan Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat 1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso.
“Kepolisian harus menjelaskan secara menyeluruh siapa saja yang menjadi target penyadapan, berapa banyak nomor komunikasi yang diakses, jenis data apa saja yang dikumpulkan,” kata Peneliti Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), Gurnadi Ridwan dalam keterangannya, Rabu (4/11/2026).
Termasuk berkaitan dengan berapa lama penyadapan berlangsung, serta untuk kepentingan apa informasi tersebut diperoleh dan digunakan.
Ia juga mendesak agar pemerintah menjelaskan skandal penyadapan yang terjadi ini secara transparan dan akuntabel.
“Kepolisian juga perlu menjelaskan siapa aktor intelektual yang menyuruh melakukan (doenpleger), memberikan perintah, menganjurkan (uitlokker) orang lain,” imbuhnya.
Termasuk siapa saja yang memiliki akses terhadap sistem penyadapan yang dilakukan Listyo dan rekan-rekan dan bagaimana mekanisme verifikasi target dilakukan.
Namun demikian, Gurnadi menegaskan informasi mengenai identitas korban harus disampaikan melalui mekanisme yang melindungi privasi mereka, termasuk kepada lembaga pengawas independen dan pihak yang menjadi target penyadapan.
Dia juga menyebut, dugaan penyalahgunaan Lawful Interception Management System (LIMS) menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dapat semata-mata dibatasi pada pertanggungjawaban individu.
“Perlu dilakukan pemeriksaan terhadap tata kelola sistem, pembatasan akses, mekanisme verifikasi, pencatatan aktivitas (audit trail), serta pengamanan dan pengelolaan data hasil penyadapan,” ucapnya.
Sebab, kata Gurnadi, tanpa mekanisme pengawasan yang independen dan transparan, sistem penyadapan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum dapat berubah menjadi instrumen pengawasan yang rentan disalahgunakan.
Kasus penyadapan Prabowo, tokoh politik, tokoh ormas, hingga pengusaha
Bareskrim Polri telah menetapkan tiga jenderal polisi menjadi tersangka dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Mereka adalah Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Ahrie Sonta, dan Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat 1 Sespim Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri Irjen Eko Hadi Santoso.
Ketiga tersangka diduga melakukan dugaan tindak pidana penyadapan secara ilegal dan penghapusan data elektronik.
“Terhadap para tersangka tersebut diduga melakukan penyadapan tanpa prosedural terhadap Presiden RI, pejabat negara tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha,” kata Kabareskrim Irjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Selasa (3/11/2026).
Polisi menjerat ketiga tersangka dengan Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun.
Mereka juga dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal enam tahun.
Selain itu, penyidik menerapkan Pasal 32 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana penjara maksimal delapan tahun.
Sumber: Tribun News


