MEDIASMART.ID – Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mendesak pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara menyeluruh, mulai dari pencegahan, penegakan hukum, hingga pemulihan dampak terhadap masyarakat.
“Solusi penanganan Karhutla tidak boleh lagi hanya bersifat reaktif, melainkan harus komprehensif dari hulu ke hilir dengan melibatkan masyarakat adat, pemerintah daerah, dan penguatan sinergi lintas sektoral,” kata Sultan dalam keterangannya, Rabu (4/11/2026).
Sultan juga mendorong agar masyarakat terdampak mendapatkan perlindungan dan penanganan yang memadai dari Pemerintah.
Menurut dia, pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga harus menindak tegas korporasi maupun individu yang terbukti sengaja membakar lahan.
“DPD RI mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap korporasi maupun oknum yang terbukti melakukan pembakaran lahan secara sengaja,” ujarnya.
Sultan menegaskan, berulangnya Karhutla menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas mitigasi, pengawasan, dan penegakan hukum.
Selain penegakan hukum, Sultan mengingatkan bahwa dampak Karhutla terhadap kesehatan masyarakat harus menjadi perhatian utama.
Paparan kabut asap dapat memicu gangguan pernapasan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), serta meningkatkan risiko kesehatan bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, dan ibu hamil.
Karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan, distribusi obat-obatan, serta pendirian posko aman asap bagi masyarakat di wilayah terdampak.
Dampak Karhutla juga tidak berhenti pada persoalan lingkungan dan kesehatan.
Kabut asap dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar, membatasi mobilitas masyarakat, menghambat transportasi, hingga melumpuhkan aktivitas perekonomian lokal.
Sultan meminta pemerintah turut memperhatikan kerugian sosial dan ekonomi tersebut melalui program pemulihan yang terencana, bahkan setelah kondisi darurat kebakaran berakhir.
Ia menambahkan, sinergi lintas sektor diperlukan agar kebijakan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di daerah terdampak.
“Lebih dari itu, DPD RI mendesak pemerintah agar tidak hanya berfokus pada upaya pemadaman, melainkan juga mengoptimalisasi penanganan dan pemulihan dampak Karhutla yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tutur Sultan.
Sumber: Tribun News


