MEDIASMART.ID – Komisi III DPR RI dan pemerintah resmi memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana, Kamis (5/11/2026).
Pembahasan tersebut langsung menyentuh sejumlah materi penting, mulai dari penegasan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi, perluasan cakupan tindak pidana yang asetnya dapat dirampas, hingga pengaturan pemblokiran aset untuk sementara waktu.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, DPR menargetkan RUU tersebut dapat disahkan pada November 2026 atau lebih cepat dari tenggat yang sebelumnya ditetapkan pada 15 Desember 2026.
“Kami berharap agar RUU ini dapat segera kita bahas dan kita sahkan bersama Pemerintah Republik Indonesia sesuai mekanisme dalam perundang-undangan,” ujar Habiburokhman dalam rapat kerja bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.
“Dan kami sangat berharap dan kami kita harus memastikan RUU ini diundangkan atau disahkan di bulan November ini ya, di masa sidang ini. Jadi mendahului apa namanya tenggat 15 Desember ya,” lanjut dia.
Dalam rapat perdana tersebut, Komisi III DPR mengagendakan penyampaian penjelasan pimpinan komisi mengenai RUU Perampasan Aset, penyampaian pandangan pemerintah, penyerahan daftar inventarisasi masalah (DIM), serta pembentukan panitia kerja (Panja).
Habiburokhman menyebut, dimulainya pembahasan RUU tersebut menjadi bagian dari komitmen DPR dan pemerintah untuk memperbaiki sistem penegakan hukum.
“Rapat ini menjadi salah satu pertanda awal komitmen kita untuk melaksanakan reformasi sistem penegakan hukum melalui pengaturan mekanisme perampasan aset yang terkait tindak pidana,” kata dia.
Sementara itu, pemerintah menyatakan setuju dan siap membahas RUU tersebut bersama DPR.
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menyampaikan persetujuan itu saat membacakan pandangan Presiden Prabowo Subianto.
“Berkaitan dengan materi muatan RUU ini, pemerintah menyambut baik dan bersedia melakukan pembahasan secara lebih mendalam dan komprehensif bersama dengan DPR RI sesuai dengan mekanisme pembahasan RUU yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,” ujar Edward.
Pemerintah juga telah menyiapkan 397 daftar inventarisasi masalah (DIM) sebagai bahan pembahasan bersama DPR.
Habiburokhman merinci, jumlah tersebut terdiri dari 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.
“Total ada 397 DIM, ya,” ujar Habiburokhman.
Judul RUU dipertegas, fokus ke korupsi
Salah satu kesepakatan awal dalam pembahasan RUU tersebut adalah perubahan nomenklatur atau judul aturan.
Pemerintah mengusulkan agar judul RUU Perampasan Aset diubah menjadi RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Dhahana Putra mengatakan, perubahan tersebut diperlukan untuk mempertegas ruang lingkup tindak pidana yang dapat dikenai mekanisme perampasan aset.
“Pemerintah mengusulkan untuk perubahan judul menjadi perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Hal ini didasarkan untuk mempertegas ruang lingkup tindak pidana yang dapat dilakukan perampasan aset terutama untuk tindak pidana korupsi,” kata Dhahana saat membacakan DIM pertama.
Habiburokhman kemudian menjelaskan, perubahan judul tersebut tidak berarti seluruh tindak pidana dapat langsung dimasukkan sebagai obyek perampasan aset.
Menurut dia, jenis tindak pidana lainnya yang dapat dijangkau aturan tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam batang tubuh RUU.
“Walaupun nanti dalam batang tubuh ada pembahasan tindak pidana lainnya itu hanya hanya terbatas ada beberapa tindak pidana yang nanti akan kita sepakati. Ini judul ya,” ujar Habiburokhman.
Dia menambahkan, DPR juga ingin agar judul RUU tersebut mencerminkan aspirasi masyarakat yang menghendaki pemberantasan korupsi menjadi perhatian utama.
“Kita bahas bersama juga. Tapi yang penting dari judul ini sudah nendang, Pak. Judulnya nendang bahwa kita ini konsepnya apa, memang kita menyerap aspirasi masyarakat bahwa concern utamanya undang-undang ini adalah tindak pidana korupsi. Kurang lebih begitu ya, Pak Dirjen ya, Pak Dhahana?” kata Habiburokhman.
Setelah mendengarkan tanggapan perwakilan fraksi, Komisi III DPR dan pemerintah menyepakati usulan perubahan judul tersebut.
Habiburokhman kemudian mengetuk palu sebagai tanda disetujuinya DIM pertama terkait nomenklatur RUU.
“Oke, ya? Terima, ya? Ya, Pemerintah ya, ketok ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wah, satu DIM sudah selesai,” ucap dia.
Hukuman mati bagi koruptor
Selain perubahan judul, Habiburokhman memaparkan delapan pokok pengaturan yang akan menjadi materi pembahasan RUU Perampasan Aset.
Salah satu materi yang disoroti adalah penegasan bahwa pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi hukuman mati dalam kondisi tertentu.
Habiburokhman mengatakan, ketentuan tersebut perlu ditegaskan karena hukuman mati bagi pelaku korupsi masih berlaku dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
“Undang-undang ini akan mempertegas bahwa pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi hukuman mati yang tata cara pelaksanaannya berdasarkan undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi, hukum pidana, hukum acara pidana, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya,” tutur dia.
Habiburokhman menegaskan, ketentuan hukuman mati bukan aturan baru yang hendak diciptakan melalui RUU Perampasan Aset.
Menurut dia, RUU tersebut hanya akan memperjelas penerapan ketentuan yang telah ada, khususnya terhadap tindak pidana korupsi dalam kondisi tertentu.
“Iya, juga ada penegasan bahwa undang-undang ini nanti akan menegaskan bahwa memang terhadap tindak pidana korupsi dengan kondisi tertentu, memang dikenakan hukuman mati. Jangan dianggap hukuman mati tidak ada, ya. Masih berlaku berdasarkan KUHP nomor 1 tahun 2023 undang-undangnya, yang baru berlaku di 2026,” ucap dia.
Dia mengatakan, kriteria penerapan hukuman mati akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan RUU tersebut.
“Iya nanti, apakah terjadi di dalam situasi bencana dan lain sebagainya itu kurang lebih ya,” kata Habiburokhman.
Selain hukuman bagi pelaku korupsi, DPR juga ingin memperluas cakupan tindak pidana yang dapat dijangkau melalui mekanisme perampasan aset.
Habiburokhman menjelaskan, RUU tersebut tidak hanya menyasar aset hasil korupsi, tetapi juga aset yang berkaitan dengan tindak pidana lain yang berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.
Salah satunya adalah tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan melalui skema investasi ilegal.
“Dalam ruang lingkup selain tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, juga termasuk tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang berdampak pada perekonomian masyarakat luas, seperti contohnya kejahatan di bidang finansial dan investasi dengan skema Piramida Ponzi, manipulasi pasar keuangan atau investasi fiktif atau bodong,” kata Habiburokhman.
Dia menilai, mekanisme perampasan aset juga harus dapat membantu memulihkan kerugian masyarakat yang menjadi korban tindak pidana tersebut.
Oleh karena itu, aset yang berhasil dirampas dalam perkara yang merugikan masyarakat harus dikembalikan kepada korban, bukan justru menjadi milik negara.
Meski demikian, Habiburokhman kembali menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tetap menjadi fokus utama RUU tersebut.
“Jadi undang-undang ini utamanya adalah perampasan aset terkait tindak pidana korupsi,” ucap politikus Partai Gerindra tersebut.
Jerat pelaku karhutla
Dalam pembahasan mengenai cakupan tindak pidana, muncul pula usulan agar pelaku kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dapat dikenai mekanisme perampasan aset.
Habiburokhman mengatakan, usulan tersebut akan menjadi salah satu materi yang dibicarakan lebih lanjut bersama pemerintah dalam rapat Panja.
“Dan juga ada usulan terkait misalnya karhutla ya. Pelaku karhutla, tindak pidananya juga dikenakan apa namanya, perampasan aset,” kata Habiburokhman.
Menurut dia, penerapan mekanisme tersebut dapat membuat penanganan terhadap pelaku karhutla, tidak hanya bertumpu pada ketentuan pidana lingkungan.
Habiburokhman menilai, sanksi terhadap perusahaan yang terlibat karhutla tidak seharusnya berhenti pada pencabutan izin.
Dia menyoroti pentingnya pengaturan mengenai kompensasi atas dampak yang ditimbulkan, terutama karena sejumlah perusahaan yang bergerak di sektor tersebut merupakan perusahaan besar.
“Ya itu tergantung kesepakatan kawan-kawan nanti. Nah usulannya seperti itu, ya. Jangan, apa namanya, hanya pidana administrasi misalnya, izinnya dicabut, ya kan, tetapi kompensasinya bagaimana? Ya kan, itu perusahaan besar-besar,” tutur Habiburokhman.
Pemblokiran aset sementara
Materi lain yang mulai dibahas DPR bersama pemerintah adalah ketentuan mengenai pemblokiran aset sementara yang mengadopsi ketentuan dalam Pasal 1 angka 37 KUHAP.
Pemerintah mengusulkan agar pemblokiran didefinisikan sebagai tindakan untuk mencegah penggunaan atau pemindahan aset, yang diduga berkaitan dengan tindak pidana selama jangka waktu tertentu.
“DIM 18 angka 6. Pemblokiran adalah tindakan untuk mencegah akses penggunaan atau pemindahan aset yang diduga merupakan aset tindak pidana untuk sementara waktu. Ini kami mengadopsi dari ketentuan Pasal 1 angka 37 KUHAP definisinya,” kata Dhahana.
Ketentuan tersebut kemudian menjadi perhatian sejumlah anggota Komisi III DPR.
Anggota Komisi III DPR Hinca Panjaitan menyoroti penggunaan istilah pemblokiran karena berpotensi menimbulkan anggapan bahwa aset yang diblokir, tidak dapat digunakan atau dipindahkan tanpa batas waktu.
Oleh karena itu, dia mendorong agar frasa sementara waktu turut dicantumkan secara tegas dalam definisi pemblokiran.
“Sehingga dengan demikian memang pemblokiran tidak apa ya, tidak permanen ya, waktu tertentu. Kalau itu substansinya saya kira saya bisa memahaminya,” ucap Hinca.
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni juga meminta kepastian mengenai batas waktu pemblokiran.
Dia khawatir aparat penegak hukum justru terus memperpanjang pemblokiran dengan alasan tindakan tersebut hanya bersifat sementara.
“Takutnya APH itu kalau dibilang sementara, selalu pakai sementaranya ini dipanjangin terus sama dia. Nah, agar ini menjadi pasti,” ujar Sahroni.
Menanggapi hal tersebut, Edward menjelaskan bahwa batas waktu pemblokiran telah diatur dalam sejumlah ketentuan pada batang tubuh RUU.
Dia menyebutkan, pengaturan mengenai jangka waktu pemblokiran terdapat dalam DIM 127, DIM 128, dan DIM 129.
“Karena di dalam RUU itu sudah ada, Pak, batas waktunya. Jadi, kalau diperhatikan DIM 127, 128, 129 itu ada jangka waktunya, Pak. Ini kan ketentuan umum hanya mengapa sementara waktu, karena kita lihat nanti di batang tubuhnya itu, DIM 127, 128 itu sudah ditentukan lamanya itu 7 hari segala macam ada di batang tubuh,” ujar Edward.
Edward juga menjelaskan bahwa pemblokiran adalah bagian dari upaya paksa, untuk mencegah pihak yang diduga terlibat tindak pidana mengalihkan asetnya.
Menurut dia, pemblokiran tidak harus menunggu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap karena tindakan tersebut diperlukan untuk mengamankan aset selama proses penegakan hukum berlangsung.
Namun, apabila pemeriksaan membuktikan bahwa aset yang diblokir tidak berkaitan dengan tindak pidana, aparat penegak hukum harus membuka kembali pemblokiran tersebut.
“Upaya paksa ternyata setelah diperiksa tidak ada kaitan, ya harus dibuka dong. Kalau enggak kan itu melanggar HAM. Jadi, tidak ada, tidak ada urusan dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Mengapa dalam KUHAP menggunakan istilah sementara waktu? Ini kan mencegah orang mengalihkan aset, ternyata tidak ada kaitan, ya dibuka dong,” ungkap Edward.
Setelah mendengarkan penjelasan pemerintah dan tanggapan anggota Komisi III DPR, ketentuan mengenai definisi pemblokiran sementara tersebut akhirnya disepakati.
Meski sejumlah materi awal telah disepakati, pembahasan RUU Perampasan Aset masih akan berlanjut melalui Panja DPR bersama pemerintah.
Kedua pihak juga bersepakat untuk melanjutkan rapat panja pembahasan RUU tersebut pada Senin (9/11/2026) mendatang.
Sumber: Tribun News


