MEDIASMART.ID – PT Kereta Api Indonesia (KAI) mendadak membatalkan rencana impor rangkaian kereta rel listrik (KRL) bukan baru alias bekas dari Jepang.
Pembatalan rencana ini disampaikan Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin seusai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2026).
“Kita enggak impor bekas,” ujar Bobby usai pertemuan di Istana.
Bobby mengatakan, pemerintah akan memberikan kereta yang baru untuk rakyat, bukan bekas.
“Pokoknya buat rakyat, harus yang baru,” ucap dia.
Setelah membatalkan rencana impor itu, KAI akan fokus memakai kereta buatan dalam negeri demi memenuhi kebutuhan KRL.
“Salah satunya nanti sebagian ke INKA. Wajib mendukung industri dalam negeri,” ujar Bobby.
“Luar negeri harus kerja sama sama dalam negeri,” sambung dia.
Bobby menyebut, pihaknya membutuhkan total 23 trainset, yang produksinya akan selesai dalam 2-3 tahun.
Namun, saat ini, KAI membutuhkan 8 trainset bisa segera dioperasikan.
“Banyak. Jadi ada 8 yang urgent, kemudian total 23 trainset. Kita akan percepat 2-3 tahun. 23 trainset baru,” kata Bobby.
Sudah sempat disetujui DPR
Pembatalan rencana impor ini mengundang pertanyaan karena Komisi VI DPR RI sudah memberi lampu hijau bagi KAI untuk mengimpor kereta bekas demi memenuhi kebutuhan kapasitas penumpang yang semakin meningkat.
Persetujuan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade saat membacakan kesimpulan hasil rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan KAI pada Rabu (23/9/2026).
“Komisi VI DPR RI mendorong KAI untuk memenuhi kebutuhan kapasitas angkutan perkeretaapian, khususnya KRL Jabodetabek, dengan meningkatkan industri lokal, dan melakukan impor rangkaian kereta (trainset) bukan baru yang terintegrasi dan berkelanjutan,” ujar Andre.
Dalam rapat tersebut, Bobby mengusulkan impor kereta bekas dari Jepang sebagai solusi sementara untuk memenuhi kebutuhan sarana perkeretaapian, khususnya KRL Jabodetabek
Menurut dia, impor kereta bekas diperlukan sebagai solusi transisi untuk memenuhi kebutuhan sarana dalam jangka waktu tertentu, sembari dilakukan penguatan pada industri perkeretaapian dalam negeri.
“Sebagai solusi bridging-nya, untuk pemenuhan sarana pada hari ini, yang akan kita utilisasi paling maksimum itu 10 tahun ke depan, itu dengan melakukan impor kereta bukan baru dari Jepang,” ungkap Bobby.
Ia menuturkan, usulan impor kereta bekas dari Jepang dikarenakan sistem perkeretaapiannya memiliki kesesuaian dengan Indonesia.
Kesesuaian itu terdapat pada sistem rel, lebar jalur, serta sistem kelistrikan dan Listrik Aliran Atas (LAA) yang digunakan.
“Sistem perkeretaapian kita di sini itu cocok dengan sistem perkeretaapian yang ada di Jepang. Kita tidak bisa impor dari tempat yang lain karena memang sistemnya berbeda,” ucap Bobby.
Harus utamakan kelaikan operasional
Sebelum pembatalan ini, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) sudah mengingatkan PT KAI agar mengutamakan kelaikan operasional dalam rencana pembelian atau impor kereta api bekas dari Jepang.
Ketua Umum MTI Haris Muhammadun mengatakan, KAI perlu melibatkan konsultan independen untuk melakukan audit kelaikan terhadap kereta bekas yang akan dibeli.
“Sebelum pembelian harus melibatkan konsultan independen untuk melakukan audit kelaikan dari KA yang akan dibeli, dan saya yakin tidak semua laik operasi,” kata Haris dilansir dari Antara, Senin (28/9/2026).
Menurut Haris, aspek kelaikan operasional menjadi hal penting karena kereta api merupakan moda transportasi yang digunakan oleh jutaan masyarakat.
Karena itu, kereta bekas yang akan diimpor harus dipastikan memiliki kondisi teknis yang baik dan mampu menjamin keselamatan penumpang saat dioperasikan di Indonesia.
Haris mengingatkan KAI agar tidak hanya mempertimbangkan pembelian dari sisi kebutuhan, tetapi juga memastikan kereta yang dipilih benar-benar laik dan aman untuk digunakan.
“Pembelian bekas ini yang paling penting dicek adalah masalah kelaikan operasionalnya, karena keselamatan tidak bisa ditawar dalam layanan transportasi,” ujarnya.
Menurut dia, pemeriksaan tidak berhenti pada audit sebelum pembelian.
Setelah kereta tiba di Indonesia, rangkaian tersebut tetap harus menjalani serangkaian tes dan uji coba operasi.
Pengujian tersebut, kata Haris, dapat melibatkan lembaga sertifikasi, termasuk balai uji milik KAI sendiri sebagai bentuk self assessment.
Sumber: Tribun News


