MEDIASMART.ID – Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus pakar pembangunan berkelanjutan Dradjad Wibowo mengajak seluruh pihak menyikapi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara berimbang dan solutif.
Ia menekankan pentingnya memperkuat langkah pencegahan serta kesiapsiagaan bersama dalam menghadapi dinamika iklim.
Dradjad mengatakan bahwa karhutla merupakan fenomena kompleks yang dipicu oleh kombinasi faktor alam dan aktivitas manusia. Ia menyebut, kondisi serupa juga dihadapi oleh negara-negara maju, seperti di kawasan Uni Eropa, Australia, hingga California di Amerika Serikat (AS).
“Faktor alam tentu di luar kendali kita, tetapi faktor manusia masih bisa kita perbaiki secara bertahap dan berkelanjutan,” ujar Dradjad dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (25/9/2026).
Dalam penanganan jangka panjang, Dradjad menyarankan dua langkah yang dinilai penting untuk memperkuat mitigasi karhutla di Indonesia.
Pertama, ia mendorong perubahan metode pengolahan lahan agar masyarakat tidak lagi bergantung pada pembakaran.
“Harus diakui, membakar itu memang pengolahan lahan yang murah dan efektif. Manfaatnya dari sisi fisik dan hara tanah, agronomi, maupun hama penyakit tanaman banyak diketahui,” kata Dradjad.
Menurutnya, perubahan kebiasaan membakar lahan tidak cukup hanya melalui edukasi dan penegakan hukum. Pemerintah juga perlu menyediakan instrumen ekonomi agar teknik pengolahan lahan tanpa pembakaran dapat dilakukan secara lebih efisien dan terjangkau oleh masyarakat.
Kedua, pemerintah perlu menyediakan cadangan air dalam skala besar di daerah rawan karhutla. Dradjad mendorong pembangunan infrastruktur penampungan air hujan, seperti waduk dan embung, di kawasan rawan kebakaran sebagai langkah preventif menghadapi musim kemarau.
“Selama kedua langkah tersebut belum terwujud, untuk sementara kita mengambil langkah darurat. Yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Kehutanan (Kemenhut), dan pemerintah daerah (pemda) saat ini tergolong langkah darurat,” ungkap Dradjad.
Hadapi fase normal baru
Dradjad juga menilai masyarakat perlu disiapkan untuk menerapkan pola adaptasi dalam menghadapi kondisi yang disebutnya sebagai fase “normal baru”.
Menurutnya, pola tersebut diperlukan karena Indonesia merupakan negara yang rawan bencana dan membutuhkan manajemen kebencanaan yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
“Seperti Jepang, manajemen bencana harus inheren dalam keseharian (masyarakat) Indonesia,” kata Drajad.
Ia mencontohkan kondisi saat pandemi Covid-19 ketika masyarakat harus beradaptasi dengan berbagai kebiasaan baru, seperti penerapan lockdown, penggunaan masker, dan vaksinasi.
“Saat tsunami, bencana Sumatera, gempa Nusa Tenggara Timur (NTT) dan sebagainya, ada normal baru. Demikian juga dengan karhutla ada normal baru, seperti beraktivitas menggunakan masker, peningkatan layanan medis terkait ISPA, dan sebagainya,” ucap Drajad.
Menurutnya, ketika pemerintah melalui BNPB menyebut kondisi “normal”, istilah tersebut perlu dipahami dalam konteks normal baru setelah terjadi bencana.
“Setelah bencana teratasi, tentu normal baru juga berakhir. Kita kembali ke normal yang diketahui selama ini. Agar normal baru karhutla tidak terlalu berat, pencegahan budaya membakar dan penyediaan cadangan air perlu segera diwujudkan,” imbuh Drajad.
Sumber: Tribun News
About the Author
