SMARTMEDIA.ID – Presiden Prabowo Subianto kembali merombak jabatan Menteri Keuangan (Menkeu) dari sebelumnya diduduki Purbaya Yudhi Sadewa beralih ke Suahasil Nazara pada Senin (14/9/2026).
Sosok Suahasil bukanlah “orang baru” di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Ia merupakan pejabat karier dan sudah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) mendampingi Sri Mulyani sejak periode kedua Presiden ke-7 Joko Widodo.
Sebelum itu, ia juga merupakan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) periode 2016-2019.
Sementara Purbaya menjabat sebagai Menkeu sekitar satu tahun.
Sebelumnya, ia merupakan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tahun 2020-2025.
Lalu, apa saja yang akan berubah dari pergantian kepemimpinan di Kemenkeu?
Pengamat Ekonomi Makro Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai, salah satu yang akan berubah adalah cara pengambilan keputusan.
Pasalnya, Suahasil berasal dari jalur teknokrasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ia pernah memimpin BKF sejak 2016 dan menjadi Wakil Menteri Keuangan sejak 2019.
Rekam jejak itu, kata Syafruddin, membuatnya sangat memahami proses internal, batas fiskal, pasar obligasi, serta konsekuensi setiap keputusan terhadap kredibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Karena itu, kebijakannya berpeluang lebih gradual, terkoordinasi, dan penuh uji risiko dibanding pendekatan yang lebih disruptif,” kata Syafruddin saat dihubungi Kompas.com, Rabu (16/9/2026).
Senada, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, Rizal Taufikurrahman pergantian sosok menteri keuangan dari Purbaya ke Suahasil berpotensi lebih mengubah style (gaya) daripada arah kebijakan fiskal.
Pengalaman panjang akan membawanya lebih terukur.
“Pengalaman panjang Suahasil di Kemenkeu akan membawa pendekatan lebih prudent dan terukur,” ucap Rizal.
Akan tetapi ia menekankan, kehati-hatian itu jangan sampai membuat APBN terlalu defensif ketika ekonomi membutuhkan daya dorong—yang akhirnya memperlihatkan pemerintah lamban.
“Kehati-hatian tidak boleh berubah menjadi kelambanan,” tegasnya.
Menurut Syafruddin, Suahasil perlu mengambil langkah yang “pas”, mengingat pemerintah sedang mengejar pertumbuhan tinggi ketika ruang fiskal, biaya bunga, rupiah, dan harga energi menghadapi tekanan.
“Suahasil perlu menjaga warisan kehati-hatian fiskal sambil memastikan keputusan tetap cepat,” jelasnya.
Ukuran keberhasilannya, kata Syafruddin, bukan seberapa mirip ia dengan Sri Mulyani, melainkan apakah ia mampu menyeimbangkan disiplin fiskal.
“Begitu juga kebutuhan pertumbuhan, dan kepastian kebijakan tanpa memperbesar premi risiko Indonesia,” tegasnya.
Seturut Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Agustinus Subarsono, berbagai keputusan yang diambil Suahasil sedikit banyak turut dipengaruhi oleh top leader, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto.
Karena pengaruh ini lah, menurutnya, perilaku dan gaya kepemimpinannya akan berbeda dengan Sri Mulyani yang terkenal memiliki kehati-hatian tinggi
“Saya pikir akan berbeda karena perilaku menteri akan banyak dipengaruhi oleh top leader, dalam hal ini presiden. Ia akan mengabdi dan membantu kepentingan presiden bukan hanya atas dasar kompetensi dan profesinya,” jelas Subarsono.
Terlebih, lanjut Subarsono, seorang menteri harus mendukung berbagai program prioritas presiden yang sulit memungkinkan berimprovisasi sendiri.
Program prioritas tersebut, meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga Sekolah Rakyat.
“Sekarang (ada pula) program pembukaan rekening baru bagi penduduk dewasa di Bank BRI dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Untuk program ini diperkirakan akan menyedot APBN Rp 11 triliun pada 2026,” ungkap Subarsono.
Ia berpandangan, masing-masing pilihan akan membawa implikasi yang berbeda bagi negara dan pribadi sang Bendahara Negara.
“Jadi saya cenderung berpendapat bahwa Menkeu akan lebih mendukung kebijakan pemerintah,” tandasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit meyakini penunjukan Suahasil Nazara menjadi Menkeu baru sudah melalui pertimbangan yang matang oleh Presiden Prabowo
Dia menyebut, Prabowo pasti telah memiliki pertimbangan yang matang sebelum menunjuk seseorang.
“Presiden pasti memiliki pertimbangan dan kriteria tersendiri dalam menentukan figur Menteri Keuangan yang dinilai paling tepat untuk menjalankan visi, misi, dan penugasan Presiden,” kata Dolfie, dikutip Antara, Senin (14/9/2026).
Dolfie juga menyampaikan, Prabowo sebagai Kepala Negara berhak merombak atau me-reshuffle susunan kabinet pemerintahannya.
Pada prinsipnya, Komisi XI DPR meminta agar sosok yang dipilih Presiden dapat menjalankan penugasan pemerintahan dalam mengawal perbaikan-perbaikan ekonomi tanah air ke depan.
“Pergantian Menteri Keuangan juga merupakan bagian dari kewenangan Presiden dalam menentukan kabinet,” kata dia.
Di sisi lain, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajak masyarakat untuk mendukung langkah Presiden Prabowo dalam meningkatkan kepercayaan publik hingga menjaga stabilitas ekonomi dengan menunjuk Suahasil.
Dia meyakini Suahasil merupakan figur yang tepat untuk mengelola APBN agar lebih sehat dan kredibel, jika melihat pengalaman dan kompetensinya.
Suahasil kata dia, mampu melakukan perbaikan tata kelola keuangan negara, memperkuat fiskal pusat dan daerah, serta memperkuat sistem keuangan dalam mencegah korupsi dan inefisiensi penggunaan keuangan negara.
“Mari kita terus mendukung langkah Bapak Presiden dalam menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kepercayaan publik, mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta mengelola keuangan negara yang lebih sehat dan bertanggung jawab,” ujar Gibran, Senin pekan ini.
Suahasil sesaat setelah dilantik menyatakan akan mengikuti arahan Presiden Prabowo untuk menjaga keuangan negara.
Ia juga menyatakan, APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah.
“Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut,” ujar Suahasil di Istana, Jakarta, Senin (14/9/2026).
Lebih lanjut ia menuturkan, reshuffle di Kemenkeu bukan sebuah perubahan, melainkan sebuah keberlanjutan.
Dia akan berkoordinasi dengan Purbaya untuk transisi di Kemenkeu.
“Transisi saya pasti harus kita koordinasikan dengan baik. Dan setelah ini saya akan kembali ke Kementerian Keuangan dan kita akan melanjutkan pekerjaan Kementerian Keuangan seperti biasa,” imbuh Suahasil.
Sumber: Tribun News


