MEDIASMART.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, penugasan dua pejabat KPK ke Badan Gizi Nasional (BGN) akan membantu sistem tata kelola yang berintegritas dengan prinsip-prinsip pencegahan korupsi.
“Penugasan personel insan KPK ke Badan Gizi Nasional (BGN) diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat kelembagaan, khususnya dalam membangun sistem tata kelola yang berintegritas dan mengedepankan prinsip-prinsip pencegahan korupsi,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Kamis (5/11/2026).
Budi mengatakan, KPK sebelumnya telah melakukan kajian terkait potensi kerawanan korupsi dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kajian tersebut, kata dia, menghasilkan sejumlah rekomendasi perbaikan yang saat ini tengah ditindaklanjuti oleh BGN.
Dia mengatakan, penugasan tersebut diharapkan dapat semakin memperkuat simpul koordinasi dan kerja sama antarlembaga, terutama dalam mengawal tindak lanjut rekomendasi hasil kajian KPK.
“Sehingga, upaya pencegahan tidak berhenti pada identifikasi potensi risiko, tetapi berlanjut pada langkah-langkah perbaikan sistem yang konkret dan berkelanjutan,” ujarnya.
Budi juga mengatakan, KPK memandang bahwa penguatan tata kelola sejak awal merupakan kunci agar program strategis pemerintah dapat berjalan efektif, tepat sasaran, serta terhindar dari praktik-praktik korupsi.
“Dengan demikian, manfaat program benar-benar dapat dirasakan masyarakat secara optimal,” ucap dia.
Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, dua pegawainya dari unsur Jaksa ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI diberhentikan dengan hormat dan dikembalikan ke Kejagung karena akan bertugas di Badan Gizi Nasional (BGN).
Dua pegawai tersebut adalah Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi), Mungki Hadipratikno dan Kepala Sekretariat Dewas, Haerudin.
“Ya itu karena memang yang pertama masa kerja atau masa dinas yang bersangkutan kan mereka berasal dari Kejaksaan Agung ya,” kata Setyo di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Selasa (3/11/2026).
Setyo mengatakan, pengembalian dan pemindahan keduanya sebagai langkah penyegaran karena sudah berdinas di KPK selama 10 tahun.
“Mereka bekerja sudah lebih dari 10 tahun, sudah cukup lama, kemudian ya mungkin ada keinginan untuk refreshing lah kira-kira di tempat yang lain,” ujarnya.
Secara terpisah, Direktur Labuksi Mungki Hadipratikno mengatakan, saat ini, dirinya belum dilantik di BGN karena masih dalam proses administrasi di Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
“Per 1 November saya sudah diberhentikan dengan hormat di KPK dan kembali ke kejaksaan agung untuk di BGN saya masih menunggu jadwal pelantikan,” kata Mungki saat dihubungi wartawan, Selasa.
Sumber: Tribun News


