MEDIASMART.ID – Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim mengingatkan pemerintah agar tidak sekadar mengejar kecepatan ketersediaan rangkaian, dalam rencana impor kereta rel listrik (KRL) bekas.
Rivqy meminta pemerintah memastikan KRL yang akan diimpor aman, laik operasi, sesuai dengan kondisi infrastruktur, serta memberikan kenyamanan kepada penumpang.
“Kalau pemerintah memutuskan impor KRL, jangan sekadar berpikir bagaimana kereta bisa cepat datang. Yang harus dipastikan adalah apakah kereta tersebut benar-benar aman, laik operasi, sesuai dengan kondisi infrastruktur kita, dan memberikan kenyamanan kepada penumpang,” ujar Rivqy kepada wartawan, Jumat (25/9/2026).
Menurut Rivqy, pemerintah juga harus menghitung manfaat, risiko, dan biaya keseluruhan selama kereta tersebut digunakan sebelum memutuskan impor KRL.
Oleh karena itu, kata Rivqy pemerintah tidak boleh hanya memperhitungkan jumlah rangkaian kereta yang dapat didatangkan, untuk memenuhi kebutuhan operasional.
“Jadi solusi bukan sekadar menambah kereta. Kita harus membangun ekosistem transportasi KRL yang kapasitasnya memadai, aman, nyaman, tepat waktu, dan mampu mengantisipasi pertumbuhan penumpang ke depan,” jelas Politikus PKB itu.
Kendati demikian, Rivqy mengakui bahwa PT KAI memang sudah seharusnya menambahkan kapasitas angkutan KRL Jabodetabek.
Hal itu mendesak dilakukan karena jumlah pengguna KRL terus meningkat dan menyebabkan kepadatan, terutama pada jam berangkat dan pulang kerja.
“Karena itu, kami mendorong adanya penambahan jumlah KRL agar kepadatan bisa dikurangi. Tetapi penambahan armada harus dibarengi dengan peningkatan standar keselamatan dan kenyamanan penumpang,” pungkas Rivqy.
Komisi VI Setujui Impor KRL Bekas
Diberitakan sebelumnya, Komisi VI DPR RI menyetujui rencana PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI melakukan impor rangkaian kereta bekas untuk memenuhi kebutuhan kapasitas KRL Jabodetabek.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengatakan, pengadaan kereta bekas melalui impor tersebut menjadi solusi transisi sambil tetap memperkuat industri perkeretaapian dalam negeri.
“Komisi 6 DPR RI mendorong PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk… C. memenuhi kebutuhan kapasitas angkutan perkeretaapian khususnya KRL Jabodetabek dengan meningkatkan industri lokal dan melakukan impor rangkaian kereta dan set bukan baru yang terintegrasi dan berkelanjutan,” ujar Andre saat membacakan kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi VI bersama KAI, Rabu (23/9/2026).
Selain itu, Komisi VI mendorong peningkatan Technology Readiness Level (TRL) dan Manufacturing Readiness Level (MRL) INKA agar mampu meningkatkan kapasitas, kualitas teknologi, dan daya saing industri nasional.
Adapun usulan impor sebelumnya disampaikan Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin karena produksi INKA belum mampu memenuhi kebutuhan KAI.
Bobby mengatakan, saat ini INKA baru mampu memproduksi tiga trainset per tahun.
KAI berharap kapasitas tersebut meningkat menjadi lima trainset pada 2027.
KAI juga menghadapi kekurangan rangkaian sebanyak 13 kereta pada 2026.
Kekurangan tersebut bertambah sembilan rangkaian kereta akibat keterlambatan produksi INKA.
“Jadi bagaimana kita menutup 2027 2026-2027 dulu. Jadi salah satunya yang kami akan usulkan itu adalah kita tambal dulu, Pak, dengan melakukan impor, ya, itu kereta kereta yang tidak baru,” ucap Bobby.
Dengan demikian, KAI menghadapi kekurangan 22 kereta pada 2026.
Impor kereta bekas dinilai menjadi salah satu solusi cepat untuk menutup kebutuhan tersebut.
Bobby memastikan KAI akan selektif memilih kereta yang diimpor dan memastikan setiap rangkaian memiliki riwayat yang baik.
“Ya, kereta yang tidak baru, yang memang kita lihat historisnya, secara historis ini bagus, mungkin, kemudian yang kedua adalah sudah melakukan refurbishment Pak. Iya, sudah melakukan refurbishment, kayak pesawat lah gitu ya. Kayak pesawat, telah kita melakukan refurbishment. Ini, ini cara cepat,” kata Bobby.
Sumber: Tribun News
About the Author
