
SMARTMEDIA.ID – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengantisipasi terjadinya penumpukan penerbangan yang tertunda dalam beberapa hari terakhir akibat erupsi Gunung Anak Krakatau
Puan meminta pemerintah mulai mengatur ulang penerbangan yang sempat tertunda, untuk meminimalkan bertambahnya beban kerugian penumpang setelah bandara dibuka kembali.
“Termasuk pengaturan ulang penerbangan yang tertunda agar penumpukan tidak berlanjut setelah bandara dibuka. Pastikan beban tidak ditanggung oleh masyarakat yang sudah mengalami kerugian waktu akibat penundaan penerbangan,” ujar Puan dalam keterangan resminya, Senin (7/9/2026). Baca juga: DLH Klaim Sebaran Abu Vulkanik Anak Krakatau di Jakarta Menurun Usai Disemprot Water Mist
Puan menilai pemerintah perlu menyiapkan pemulihan operasional penerbangan secara bertahap dengan tetap mengutamakan keselamatan.
Menurut dia, pemerintah juga harus memberikan kepastian perjalanan kepada masyarakat yang terdampak gangguan penerbangan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Mengapa Dampak Erupsi Gunung Anak Krakatau Bisa Mencapai Area Begitu Luas? Artikel Kompas.id
“Bagaimana warga di kawasan berisiko dapat segera mencapai tempat aman, masyarakat terdampak memperoleh perlindungan kesehatan, penumpang memperoleh kepastian perjalanan, dan anak-anak tetap mendapatkan pendidikan,” jelas Puan.
Puan menekankan pentingnya penanganan secara terpadu untuk menghadapi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda.
Menurut Puan, erupsi telah memengaruhi kesehatan, pendidikan, transportasi, dan kegiatan ekonomi masyarakat di sejumlah wilayah. Baca juga: Bukan Lalai, Kapolri Ungkap 116 Tersangka Karhutla Sengaja Membakar
“Pemerintah perlu bergerak cepat dan terpadu dalam menghadapi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang telah memengaruhi kesehatan, pendidikan, transportasi, dan kegiatan ekonomi masyarakat di sejumlah wilayah,” kata Puan.
Puan menegaskan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama.
Pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait juga harus memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi.
“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait juga harus memastikan setiap kebutuhan masyarakat terdampak dapat terfasilitasi,” jelas Puan.
Puan juga meminta pemerintah pusat dan daerah bekerja sebagai satu kesatuan dalam menangani dampak erupsi.
Sebab, warga harus memperoleh perlindungan yang sama meskipun berada di provinsi berbeda.
“Tidak boleh ada daerah yang siap dengan stok dan layanan memadai, sementara daerah lain membiarkan masyarakat kekurangan kebutuhan dasar dalam menghadapi bencana erupsi gunung,” ungkapnya.
Sumber: Tribun News


