SMARTPEKANBARU.COM, Pekanbaru – Pemerhati olahraga sekaligus pelatih senior cabang senam Provinsi Riau, Ahmad Marcos, menilai kondisi olahraga di Riau semakin memprihatinkan setelah dibatalkannya ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) dan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) tahun 2026. Menurutnya, keputusan tersebut menunjukkan lemahnya perhatian pemerintah terhadap pembinaan atlet dan berpotensi merusak masa depan olahraga daerah.
Marcos menyebut pembatalan dua agenda olahraga itu membuat arah pembinaan atlet menjadi tidak jelas. Ia menilai para atlet kehilangan wadah untuk mengembangkan kemampuan dan menunjukkan prestasi. Kondisi tersebut, menurutnya, dapat mematikan semangat atlet karena kurangnya dukungan nyata dari pemerintah daerah, khususnya instansi yang bertanggung jawab di bidang olahraga.
Ia juga menyoroti minimnya tanggung jawab dari pihak terkait, terutama Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Riau. Marcos mempertanyakan komitmen pemerintah dalam memajukan olahraga daerah jika agenda yang sudah direncanakan dan dianggarkan justru dibatalkan tanpa kejelasan. Ia mengatakan bahwa olahraga tidak bisa berkembang tanpa dukungan serius dari pemerintah.
Alasan efisiensi anggaran yang disampaikan pemerintah daerah turut dikritik Marcos. Menurutnya, alasan tersebut tidak tepat karena banyak daerah lain yang juga mengalami efisiensi, tetapi tetap mampu menjalankan pembinaan dan kegiatan olahraga dengan baik. Ia mencontohkan Provinsi Lampung dan Sumatera Barat yang dinilai masih mampu menjaga perkembangan olahraga meski menghadapi keterbatasan anggaran.
Marcos mempertanyakan kondisi di Riau yang memiliki sumber daya dan pendapatan daerah lebih besar, tetapi justru mengalami kemunduran di sektor olahraga. Ia menilai persoalan utama bukan sekadar anggaran, melainkan kurangnya tanggung jawab dan keseriusan para pemangku kebijakan dalam mengelola program olahraga.
Selain pembatalan Porprov dan Popda, Marcos juga menyinggung bonus atlet Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 yang hingga kini belum dicairkan. Padahal, menurutnya, seluruh perencanaan terkait anggaran dan bonus atlet telah disusun sebelum keikutsertaan kontingen Riau dalam ajang tersebut. Ia menilai keterlambatan itu semakin menambah kekecewaan para atlet dan pelatih yang telah berjuang membawa nama daerah.
Marcos menegaskan bahwa pemerintah sebenarnya masih memiliki peluang untuk mencari solusi lain, salah satunya melalui pemanfaatan program Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Riau. Ia menilai potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu pembinaan atlet maupun penyelenggaraan event olahraga apabila anggaran daerah mengalami keterbatasan.
Menurut Marcos, para atlet dan pelatih tidak seharusnya dibiarkan tanpa kepastian hanya karena alasan anggaran. Ia menegaskan bahwa meraih prestasi olahraga membutuhkan proses panjang, kerja keras, dan pengorbanan besar. Karena itu, pembatalan event olahraga dan ketidakjelasan bonus atlet dinilai sangat menyakitkan bagi mereka yang telah berjuang demi mengharumkan nama Riau di tingkat nasional maupun daerah.
Sumber: Tribun Pekanbaru
About the Author
