MEDIASMART.ID – adalah negeri yang sejak kecil saya banggakan. Negeri yang kaya raya, subur, memiliki laut luas, hutan tropis, bonus demografi, dan masyarakat yang dikenal ramah serta religius. Di sekolah kami diajarkan bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang suatu saat akan berdiri sejajar dengan negara-negara maju. Namun, belakangan ini, saya semakin sering bertanya kepada diri sendiri: mengapa rasa bangga itu kini bercampur dengan rasa malu? Saya tidak malu karena Indonesia belum menjadi negara maju. Saya tidak malu karena masih ada kemiskinan, pengangguran, dan stunting.
Saya juga tidak malu karena tim nasional sepak bola belum berhasil mewujudkan mimpi tampil secara konsisten di Piala Dunia. Semua bangsa memiliki tantangan. Yang membuat saya malu adalah ketika hampir setiap hari masyarakat disuguhi berita tentang dugaan korupsi, penyalahgunaan kewenangan, dan krisis integritas yang menyentuh lembaga-lembaga yang seharusnya menjadi penjaga kehormatan negara.
Negara ini dibangun di atas prinsip negara hukum. Polisi bertugas menegakkan hukum, jaksa menuntut atas nama keadilan, hakim mengadili dengan independen, sedangkan TNI menjaga kedaulatan negara. Masing-masing memikul amanah konstitusi yang tidak ringan.
Dalam beberapa waktu terakhir, publik mengikuti perkembangan penyidikan dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang semestinya menjadi simbol investasi negara bagi generasi masa depan justru dibayangi dugaan penyimpangan tata kelola. Penyidik menetapkan sejumlah tersangka, termasuk seorang perwira tinggi Polri, seorang perwira tinggi TNI, dan seorang perwira menengah TNI yang bertugas di lingkungan Badan Gizi Nasional. Semua pihak tentu tetap berhak atas asas praduga tak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bagi rakyat kecil, persoalannya bukan semata-mata berapa besar kerugian negara. Yang lebih menyakitkan adalah objek yang diperebutkan.
Penggeledahan, pengamanan di sekitar kediaman pejabat kejaksaan, serta beredarnya berbagai spekulasi di media sosial mengenai hubungan tak harmonis antarlembaga penegak hukum memunculkan persepsi bahwa kepercayaan publik terhadap institusi negara sedang menghadapi ujian berat.
Di tengah situasi itu, TNI maupun Polri sama-sama memberikan klarifikasi agar masyarakat tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Terlepas dari bagaimana hasil seluruh proses hukum tersebut, satu hal tidak dapat disangkal. Ketika penegakan hukum sendiri menjadi pusat kontroversi, rakyat tidak hanya menunggu siapa yang akan dinyatakan bersalah atau tidak bersalah. Rakyat juga ingin memastikan bahwa institusi negara tetap bekerja secara profesional, saling menghormati kewenangan, dan menempatkan hukum di atas segala kepentingan. Inilah yang menurut saya paling mengkhawatirkan. Korupsi memang menggerus keuangan negara, tetapi hilangnya kepercayaan publik jauh lebih mahal daripada hilangnya uang.
Banyak lulusan perguruan tinggi mengirim puluhan lamaran kerja tanpa kepastian. Sebagian bekerja jauh di bawah kompetensinya. Sebagian memilih sektor informal karena kesempatan kerja formal belum cukup tersedia. Mereka bekerja keras, membayar pajak, dan berharap negara mengelola setiap rupiah dengan amanah. Harapan itu akan rapuh jika berita yang lebih sering mereka baca justru tentang dugaan penyalahgunaan uang publik. Di bidang olahraga, kisahnya tidak jauh berbeda. Dukungan rakyat kepada tim nasional begitu besar. Stadion selalu penuh, media sosial dipenuhi optimisme, dan jutaan orang rela begadang demi Merah Putih. Namun, prestasi internasional belum sepenuhnya memenuhi harapan. Sepak bola sebenarnya hanyalah metafora.
Sebesar apa pun bakat yang dimiliki suatu bangsa, prestasi tidak akan lahir tanpa tata kelola yang baik, pembinaan berkelanjutan, disiplin, dan kepemimpinan yang konsisten. Pelajaran yang sama berlaku bagi negara. Saya tidak pernah percaya bahwa Indonesia kekurangan orang baik. Saya mengenal banyak polisi jujur, jaksa berintegritas, prajurit yang mengabdi dengan penuh kehormatan, hakim yang menjaga independensi, guru dan dosen yang mendidik dengan tulus, dokter yang melayani tanpa pamrih, dan aparatur sipil yang bekerja sungguh-sungguh. Justru karena itulah, setiap dugaan penyimpangan harus diproses secara terbuka, profesional, dan tanpa pandang bulu.
Penegakan hukum yang adil bukan hanya menghukum yang bersalah, melainkan juga memulihkan keyakinan masyarakat bahwa hukum berlaku sama bagi siapa pun. Baca juga: Patriot Bond Tanpa Akuntabilitas: Potensi Merebaknya Kejahatan Terorganisir Saya tidak malu karena Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan pembangunan. Yang membuat saya malu adalah ketika jabatan yang seharusnya menjadi amanah berubah menjadi kesempatan memperkaya diri. Saya malu ketika berita tentang dugaan korupsi lebih sering memenuhi halaman depan daripada berita tentang keteladanan.
Saya ingin suatu hari nanti judul tulisan ini tidak lagi relevan. Saya ingin menulis, “Bangga Aku Jadi Penduduk Indonesia.” Bangga karena integritas menjadi budaya, bukan slogan. Bangga karena hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Bangga karena anak-anak memperoleh haknya tanpa dibayangi dugaan penyimpangan. Bangga karena rakyat kembali percaya kepada institusi negaranya. Sebab pada akhirnya, Indonesia tidak kekurangan sumber daya alam. Indonesia tidak kekurangan orang pintar. Indonesia tidak kekurangan orang saleh.
Indonesia tidak kekurangan undang-undang. Indonesia bahkan tidak kekurangan pidato tentang integritas. Yang paling langka hari ini adalah keteladanan. Dan bangsa yang kehilangan keteladanan akan jauh lebih sulit dibangun daripada bangsa yang kekurangan uang.
Sumber : Tribun News
About the Author
