MEDIASMART.ID – Penggunaan kata “segera” dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) diuji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai memicu ketidakpastian hukum dan memberi ruang bagi penyelenggara jalan untuk menunda perbaikan jalan rusak.
Pemohon menilai kata tersebut membuat kewajiban pemerintah menjamin keselamatan pengguna jalan menjadi tidak terukur dan menjadi alasan pejabat lepas tangan dari tanggung jawab penanganan perbaikan jalan.
“Persoalan yang dikemukakan para pemohon timbul ketika pelaksanaan kewajiban perbaikan berpotensi ditafsirkan semata-mata berdasarkan kesiapan administratif penyelenggara jalan, tanpa menempatkan tingkat bahaya terhadap pengguna jalan sebagai ukuran yang menentukan urgensi penanganan,” tulis dalil para pemohon, dikutip dari laman MK, Senin (16/11/2026).
Para pemohon mendalilkan, frasa “segera” tidak memiliki batasan waktu yang pasti, ukuran urgensi, maupun parameter teknis yang objektif.
Akibatnya, sifat imperatif dari perintah undang-undang yang mewajibkan perbaikan jalan menjadi melemah dan tidak dapat dievaluasi oleh publik.
“Suatu perintah hukum dapat kehilangan sebagian daya gunanya apabila subyek yang dibebani kewajiban mempunyai ruang penafsiran yang terlalu luas untuk menentukan sendiri waktu pelaksanaannya tanpa ukuran yang dapat diuji,” tulis permohonan tersebut.
Sebab itu, para pemohon menilai ada pelanggaran hak konstitusional warga negara karena norma pasal tersebut, khususnya hak atas kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat 1), hak untuk hidup (Pasal 28A), serta hak atas kesehatan dan lingkungan yang baik (Pasal 28H ayat 1 UUD NRI 1945).
Para pemohon juga menekankan adagium “salus populi suprema lex esto” yang menempatkan keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Mereka menyebut keterbatasan anggaran tidak boleh dijadikan alasan membiarkan jalan rusak yang mengancam jiwa pengguna jalan.
“Ketiadaan atau keterbatasan anggaran bukan merupakan alasan pembenar yang dapat menggugurkan kewajiban penyelenggara jalan untuk menangani keadaan jalan yang membahayakan,” tulis pemohon.
Permohonan pengujian materiil ini resmi terdaftar di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 419/PUU-XXIV/2026 pada Rabu, 11 November 2026. Gugatan ini diajukan oleh 14 perseorangan warga negara Indonesia mayoritas berstatus mahasiswa.
Dalam petitumnya, pemohon meminta MK mengubah makna dari kata segera dalam Pasal 24 ayat (1) UU LLAJ dengan kalimat:
“Tanpa penundaan yang tidak beralasan sejak kerusakan jalan yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas diketahui atau patut diketahui, dengan kewajiban bagi penyelenggara jalan sesuai kewenangannya untuk melakukan penilaian tingkat risiko keselamatan secara objektif dan terdokumentasi, mengambil tindakan pengamanan yang diperlukan selama perbaikan belum dapat dilaksanakan, serta menetapkan prioritas dan melaksanakan perbaikan jalan dalam tenggang waktu yang terukur berdasar tingkat bahaya dan standar teknis yang berlaku, dengan ketentuan bahwa ketiadaan atau keterbatasan anggaran tidak menghapus kewajiban penyelenggara jalan untuk melakukan penanganan terhadap kondisi jalan yang membahayakan keselamatan pengguna jalan.”
Sumber: Tribun News


