MEDIASMART.ID – Pengusaha Tan Kian sempat protes ke Ferry Yanto Hongkiriwang alis Ferry Boboho karena ia masih saja diperiska sebagai saksi dalam perkara Jiwasraya dan Asabri pada beberapa tahun lalu.
Tan Kian kesal karena ia sudah menyerahkan uang 5 juta dollar Singapura atau sekitar Rp 55 miliar ke Ferry, tetapi a masih saja dipanggil oleh penyidik untuk diperiksa sebagai saksi.
“Karena setelah itu saya tetap dipanggil diperiksa. Lalu saya komplain sama dia. Loh, itu kan sudah saya serahkan, kenapa masih tetap saya dipanggil, diperiksa,” kata Tan Kian saat bersaksi dalam sidang dugaan pemerasan yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (3/11/2026) dini hari.
Menanggapi protes tersebut, Ferry disebut meminta Tan Kian mengikuti proses pemeriksaan yang berjalan.
Namun, Tan Kian tidak puas dengan jawaban tersebut.
Dia khawatir pemanggilan pemeriksaan akan berdampak terhadap reputasinya sebagai pengusaha.
“Wah, jangan dong. Saya bilang kalau saya nanti dipanggil, namanya ada di sana. Kan enggak baik reputasi saya,” ujar dia.
Tan Kian kemudian mengungkapkan, Ferry menawarkan cara agar dirinya tidak perlu melewati pintu masuk yang biasa digunakan saat menjalani pemeriksaan.
Ferry disebut mengatakan akan ada orang yang menjemput Tan Kian melalui pintu khusus berpagar teralis di Jalan Hasanuddin.
Dari lokasi tersebut, Tan Kian kemudian diantar menggunakan lift khusus menuju lantai 8 untuk menunggu penyidik.
“Saya pikir, wah, ini orang mungkin ada koneksinya juga di dalam,” kata Tan Kian.
Tan Kian menyebut dirinya diperiksa sebanyak enam kali sebagai saksi.
Rinciannya, satu kali dalam perkara Jiwasraya dan lima kali dalam perkara Asabri.
Meski demikian, dia menegaskan tidak pernah diperiksa dengan status tersangka setelah menyerahkan uang kepada Ferry.
“Tidak,” jawab Tan Kian saat ditanya jaksa apakah pernah menjadi tersangka.
Tan Kian juga mengaku tidak mengetahui siapa pihak yang akan menerima uang 5 juta dollar Singapura tersebut.
Ferry disebut tidak pernah menyebut nama pejabat ataupun pihak lain dalam pembicaraan mereka.
Kasus Febrie Adriansyah
Dalam surat dakwaan yang dibacakan pada Rabu (7/10/2026), JPU mendakwa Febrie menerima uang yang disebut berasal dari tindak pidana korupsi dengan total Rp 346,7 miliar dan 440.990 dollar AS.
Jaksa menyebut penerimaan tersebut berlangsung pada kurun waktu 2020 hingga Juli 2026 dan berkaitan dengan jabatan Febrie, baik saat menjabat Direktur Penyidikan pada Jampidsus maupun Jampidsus.
“Bahwa terhadap penerimaan uang-uang seluruhnya berjumlah Rp 346.743.821.282,00 dan USD 440.990 yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi tersebut,” kata jaksa dalam dakwaannya.
Salah satu penerimaan yang didalilkan jaksa adalah uang 5 juta dollar Singapura atau sekitar Rp 55 miliar dari pengusaha Tan Kian.
Uang tersebut disebut diterima Febrie melalui Ferry dan berkaitan dengan penanganan perkara dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya.
Jaksa juga mendakwa Febrie menerima saham senilai Rp 14 miliar dari Michael Njoman, Direktur sekaligus pemilik PT Cahaya Baja Sukses, melalui Ferry dengan menggunakan PT Tompotika Mulia Abadi.
Selain itu, Febrie disebut menerima uang Rp 20,6 miliar dari Tria Bellitonito Aturbumi selaku Direktur Utama PT Oktasan Baruna Persada.
Dalam dakwaan lainnya, Febrie bersama Don Ritto, Nurman Herin, dan Ferry disebut menerima uang Rp 60 miliar serta tanah dan/atau bangunan dari Andy Chandra Tan selaku pemilik manfaat PT Budi Agung Sentosa dan Heri Janto selaku direktur utama perusahaan tersebut.
Jaksa juga menyebut penerimaan uang sebesar Rp 203,4 miliar dari pihak-pihak lain yang diduga berkaitan dengan perkara korupsi yang ditangani Febrie.
Menurut dakwaan, harta tersebut kemudian disamarkan atau disembunyikan asal-usulnya melalui penempatan pada sejumlah rekening, penggunaan sebagai modal usaha pada perusahaan afiliasi, pembelian tanah, bangunan, kendaraan, dan emas, serta penukaran ke sejumlah mata uang asing.
Atas perbuatannya, Febrie didakwa melanggar Pasal 607 ayat (1) huruf a juncto Pasal 20 ayat (1) huruf c juncto Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Sumber: Tribun News
About the Author
