MEDIASMART.ID – Pakar keamanan siber Vaksincom, Alfons Tanujaya, mengusulkan agar Identitas Kependudukan Digital (IKD) dilengkapi fitur yang memungkinkan masyarakat mengetahui penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka untuk berbagai keperluan.
Menurut Alfons, informasi tersebut dapat membantu masyarakat mengenali dugaan penyalahgunaan identitas dan melaporkannya kepada pihak berwenang.
Usulan itu disampaikan setelah kasus Yudariansyah, montir bengkel motor di Pinang, Kota Tangerang, yang namanya tercatat sebagai pemilik McLaren 570S AT senilai Rp 4,5 miliar.
Padahal, Yudariansyah mengaku tidak pernah memiliki mobil tersebut dan justru tercatat memiliki tunggakan pajak kendaraan sebesar Rp 137,4 juta.
“Dari Dukcapil juga harusnya bisa meningkatkan kontrol dan bisa memberikan informasi kalau KTP kita sudah digunakan untuk keperluan apa saja,” kata Alfons saat dihubungi Kompas.com melalui Whatsapp, Senin (26/10/2026).
“Sehingga kalau ada penyalahgunaan bisa diidentifikasi dan dilaporkan,” lanjutnya.
IKD Diusulkan Jadi Sarana Pemantauan Penggunaan KTP
Alfons menilai, fitur pemantauan penggunaan data kependudukan seharusnya menjadi salah satu fungsi utama IKD.
Dengan begitu, masyarakat tidak hanya menggunakan identitas digital untuk mengakses data kependudukan, tetapi juga bisa mengetahui penggunaan identitas mereka.
“Di IKD harusnya fitur ini menjadi fitur utama yang diberikan ke masyarakat untuk melakukan kontrol penyalahgunaan data kependudukan,” ujar Alfons.
Usulan tersebut berangkat dari kebutuhan agar pemilik identitas bisa mengetahui ketika NIK atau KTP mereka digunakan untuk keperluan yang tidak pernah dilakukan.
Dalam kasus Yudariansyah, misalnya, identitasnya tercatat untuk kepemilikan mobil mewah yang tidak pernah ia miliki.
Informasi mengenai penggunaan data kependudukan diharapkan dapat membantu masyarakat mengenali kejanggalan serupa lebih awal.
Verifikasi Identitas Juga Perlu Diperkuat
Selain mendorong pemantauan penggunaan data kependudukan, Alfons menyoroti proses verifikasi identitas dalam registrasi kendaraan.
Menurut dia, kasus Yudariansyah lebih mengarah pada persoalan lemahnya verifikasi.
“Kita semua memang tahu data sudah bocor. Tapi kalau mendaftarkan mobil sekelas McLaren dan bisa diloloskan dengan KTP saja harusnya dipertanyakan sistem verifikasinya,” kata Alfons.
Ia menduga data pribadi yang digunakan dalam kasus tersebut mungkin bocor melalui biro jasa penyedia layanan.
Namun, menurut dia, pengawasan dalam sistem pendaftaran kendaraan juga perlu diperhatikan.
“Kemungkinan memang bocor di biro jasa penyedia layanan, tapi tanpa adanya pengawasan yang longgar dari sistem pendaftaran kendaraan harusnya hal ini tidak terjadi,” ujar Alfons.
Dengan demikian, menurut Alfons, perlindungan data pribadi perlu disertai pengawasan terhadap penggunaannya dalam layanan administrasi.
Informasi mengenai penggunaan NIK dapat membantu masyarakat mengenali dugaan penyalahgunaan, sedangkan proses verifikasi diperlukan untuk mencegah identitas yang tidak sesuai digunakan dalam registrasi kendaraan.
Korban Pencatutan Identitas Diminta Melapor
Alfons menyarankan masyarakat yang mengalami penyalahgunaan identitas agar segera melapor kepada pihak berwenang supaya kasusnya dapat ditindaklanjuti dan diselidiki.
“Kalau mengalami hal seperti ini jelas harus melaporkan kepada pihak berwenang. Supaya segera ditindaklanjuti dan diselidiki,” katanya.
Ia juga menyarankan korban membuat laporan polisi atas dugaan penyalahgunaan data pribadi serta menghubungi Samsat untuk meminta penanganan terhadap pendaftaran kendaraan yang menggunakan identitasnya.
Sementara itu, dalam kasus Yudariansyah, Samsat Ciledug telah memblokir data kepemilikan McLaren yang tercatat atas namanya.
Pelaksana Tugas Kepala Samsat Ciledug, Idam Kholid, mengatakan pihaknya juga berkoordinasi dengan kepolisian untuk menelusuri keberadaan kendaraan dan mengungkap pemilik aslinya.
Samsat Ciledug mengimbau masyarakat agar tidak tinggal diam jika mengetahui identitas mereka disalahgunakan untuk kepemilikan kendaraan mewah.
Jika menerima tagihan atau surat konfirmasi pajak atas kendaraan yang tidak pernah dimiliki, warga diminta segera mendatangi kantor Samsat terdekat untuk mengajukan pemblokiran data kendaraan tersebut.
Setelah pemblokiran dilakukan, data kendaraan akan diblokir dalam sistem administrasi perpajakan.
Namun, pemblokiran tersebut tidak serta-merta menghapus dokumen kendaraan atau membatalkan keabsahan STNK dan BPKB secara hukum. Status administrasi kendaraan perlu ditelusuri lebih lanjut oleh pihak berwenang.
Masyarakat juga diimbau untuk memeriksa data kepemilikan kendaraan secara mandiri melalui laman resmi informasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang disediakan pemerintah daerah masing-masing.
“Harus menghubungi kita di Samsat ini, minta dibantu diblokir. Jangan sampai masyarakat dirugikan. Karena kalau tidak diblokir, nanti takutnya tagihan masuk, terus mobil takut disalahgunakan dan akhirnya lari mengejar korban,” tutur Idam.
Sumber: Tribun News


