MEDIASMART.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperpanjang kerja sama pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, untuk lima tahun ke depan.
Dalam kerja sama ini, Pemprov DKI akan memberikan kompensasi sekitar Rp 362 miliar kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.
Perpanjangan kerja sama ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono di Balai Kota Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (26/10/2026).
Pramono mengatakan, pembahasan perpanjangan kerja sama berjalan lancar tanpa perdebatan berlarut-larut.
“Saya mendapatkan laporan bahwa pembahasannya enggak perlu drama-dramaan. Dan langsung pada pokok-pokok persoalan utama dan mudah-mudahan ini membawa dampak yang baik bagi kedua kota,” kata Pramono saat memberikan sambutan.
Ia memastikan Pemprov DKI akan berupaya memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut tepat waktu.
“Yang paling penting adalah apa yang sudah disepakati dalam penandatanganan tersebut tentunya harus dipenuhi, terutama bagi Pemerintah DKI Jakarta. Kami akan berusaha untuk hal tersebut terpenuhi tepat waktu,” ujar Pramono.
DKI Bayar Kompensasi Rp 362 Miliar ke Bekasi
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan, perpanjangan kerja sama tersebut mencakup pemberian kompensasi dari Pemprov DKI Jakarta kepada Pemkot Bekasi sekitar Rp 362 miliar untuk lima tahun.
Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung kebutuhan masyarakat, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, fasilitas kesehatan, serta perbaikan lingkungan.
“Disepakati bahwa lima tahun ke depan kurang lebih sekitar Rp 362 miliar yang kemudian dikontribusikan Pemerintah DKI kepada Pemerintah Bekasi,” kata Tri.
Menurut Tri, pengelolaan sampah Jakarta turut berdampak pada wilayah Bekasi yang menjadi lokasi TPST Bantargebang.
Karena itu, kerja sama kedua daerah diperlukan untuk menangani persoalan tersebut.
Selain membahas pengelolaan sampah, Tri berharap Pemprov DKI dapat membantu pembangunan dua jalan layang atau flyover di Bekasi, yakni di wilayah Narogong dan Simpang Pasar Bantargebang.
Hal itu dilakukan untuk mengurangi penumpukan truk sampah milik DKI Jakarta yang melintas di wilayah tersebut.
Namun, pembangunan dua flyover tersebut bukan bagian dari perjanjian perpanjangan kerja sama pengelolaan TPST Bantargebang yang ditandatangani pada Senin.
Tri menyampaikan harapannya agar rencana tersebut bisa terwujud.
“Berharap kan boleh, berdoa tetap kewajiban, tinggal mudah-mudahan tanda tangan dan ketok palunya aja,” ujar Tri.
Pramono Libatkan TNI AD Bahas Timbunan Sampah
Selain memperpanjang kerja sama dengan Bekasi, Pramono mengatakan Pemprov DKI telah membicarakan penanganan timbunan sampah.
“Kami sudah bicara dengan pemerintah pusat, termasuk dengan TNI Angkatan Darat yang akan mengelola dan juga jajaran yang lainnya,” kata Pramono.
Salah satu teknologi yang disebut dalam pembahasan tersebut adalah pirolisis. Teknologi ini mengolah bahan dengan cara dipanaskan dalam kondisi minim atau tanpa oksigen.
Pramono menyebut kemungkinan penggunaan teknologi tersebut sebagai salah satu terobosan untuk menangani timbunan sampah milik Jakarta yang mencapai 80 juta ton di Bantargebang.
Namun, ia belum menjelaskan secara terperinci bagaimana teknologi itu akan diterapkan, kapan pelaksanaannya, maupun pembagian tugas pihak-pihak yang terlibat.
“Dan beberapa terobosan kami lakukan termasuk kemudian ada keinginan untuk apa yang dilakukan oleh TNI menggunakan apa, Bantargebang namanya apa? Pirolisis. Pirolisis, menurut saya apa aja monggo-monggo aja,” ujar Pramono.
Jakarta Hasilkan Lebih dari 9.000 Ton Sampah Sehari
Pramono mengatakan, Jakarta menghasilkan lebih dari 9.000 ton sampah setiap hari. Dari jumlah tersebut, sekitar 4.000 ton masih dikirim ke TPST Bantargebang.
Untuk mengurangi sampah yang dibuang ke TPST Bantargebang, Pemprov DKI mulai mengubah pola pengelolaan sampah.
“Kalau sekarang ini kami sudah melakukan perubahan pola, dari yang tadinya kumpulkan, angkut, buang, sekarang kumpulkan, pilah, angkut, olah, baru kemudian buang,” kata Pramono.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif melalui fasilitas refuse-derived fuel (RDF) di Rorotan, Jakarta Utara. Menurut Pramono, fasilitas tersebut mengolah sekitar 1.000 ton sampah setiap hari.
Pemprov DKI juga mengembangkan tempat pengolahan sampah dengan prinsip reduce, reuse, recycle (TPS 3R) di sejumlah lokasi.
Pramono menargetkan pengelolaan sampah Jakarta pada 2028 hingga 2029 bisa sampai pada kondisi neraca sampah negatif.
Target ini diharapkan dapat dicapai dengan mengurangi sampah yang dibuang dan meningkatkan jumlah sampah yang diolah.
Dengan perpanjangan kerja sama Bantargebang dan pengembangan pengolahan sampah, Pemprov DKI berharap ketergantungan Jakarta terhadap tempat pembuangan akhir dapat berkurang secara bertahap.
Sumber: Tribun News


