MEDIASMART.ID – Pakar hukum tata negara, Feri Amsari menjelaskan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dapat menggunakan mekanisme musyawarah mufakat dalam memilih Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Jika terjadi dinamika dalam sidang paripurna MPR, ia menilai bukan tidak mungkin mekanisme pemungutan suara atau voting akan diterapkan.
“Tentu konsepnya (pemilihan) bisa musyawarah mufakat, tapi kalau tidak bertemu (mufakat) tentu akan ada voting,” ujar Feri dikutip dari program Breaking News Kompas TV, Kamis (12/11/2026).
Ia menjelaskan, sidang paripurna MPR untuk memilih Wakil Presiden harus diikuti minimal 2/3 dari 732 anggota MPR.
Adapun pengusulan dua nama calon Wakil Presiden pengganti Gibran merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
“Partai-partai itu tentu saja boleh mengusulkan ya, berapa banyak kepada Presiden, tetapi nenti Presiden yang akan mengambil dua nama untuk diserahkan kepada MPR. Lalu, MPR akan bersidang,” ujar Feri.
Ia menilai, MPR kemungkinan besar akan menggunakan mekanisme musyawarah mufakat dalam memilih Wakil Presiden pengganti Gibran.
Dominasi partai koalisi Prabowo di MPR, nilai Feri, akan membuat proses pemilihan Wakil Presiden pengganti Gibran tidak akan lama.
Apalagi, ia menilai akan ada kesepakatan antara partai politik koalisi Prabowo sebelum dua nama calon Wakil Presiden disetor ke MPR.
“Ini tidak akan lama, juga tidak akan rumit. Besar kemungkinan musyawarah mufakat saja,” ujar Feri.
Prabowo Diminta Setor 2 Nama Cawapres
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, Prabowo memiliki waktu 14 hari untuk menyerahkan nama cawapres usai penyerahan surat pengunduran diri Gibran.
“Batas waktu dari Presiden untuk memberikan dua nama sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon Wakil Presiden, 14 hari,” kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Sebelumnya MPR telah menerima surat pengunduran diri Gibran sebagai Wakil Presiden pada Kamis (12/11/2026) siang.
“Mas Gibran meminta agar Majelis Permusyawaratan Rakyat segera memproses surat tersebut. Dan hari ini, pimpinan majelis akan segera mengadakan rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut,” ujarnya.
Selanjutnya, MPR akan segera mengadakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh para pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD untuk menyikapi surat tersebut.
“Kita, menurut Konstitusi, punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti Mas Gibran. Sejak sekarang, MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses tersebut,” ujar Muzani.
Sumber: Tribun News
About the Author
