MEDIASMART.ID – Prosesi ibadah haji dan umrah yang seharusnya menjadi momen spiritual penuh kekhusyukan, kini justru kerap disalahgunakan oleh orang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan tingginya semangat spiritualitas calon jemaah.
Praktik penyalahgunaan kepercayaan ini sangat merugikan jemaah secara materi maupun spiritual karena ibadah suci dijadikan komoditas bisnis dengan tawaran janji manis.
Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak bahkan menyebut para pelaku penipuan haji dan umrah sebagai “bandit agama” karena menjadikan agama sebagai komoditas untuk menipu dan merugikan jemaah.
Dahnil menggunakan istilah tersebut untuk menggambarkan pelaku yang menjadikan simbol dan kepercayaan agama sebagai alat mencari keuntungan semata tanpa memikirkan nasib jemaah.
“Saya jadi teringat berarti di haji dan umrah itu ada istilah nanti ‘bandit agama’. Jadi pelaku-pelaku penipuan haji dan umrah ini bandit agama,” ujar Dahnil, dalam rapat penguatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kemenag di Sari Pasific, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026) malam.
Sampai saat ini, Dahnil mengaku sering menerima pengaduan dari masyarakat terkait kasus penipuan berkedok penyelenggaraan haji dan umrah yang banyak terjadi di berbagai daerah.
Melihat tingginya angka penipuan tersebut, Kemenhaj berkomitmen memberantas oknum-oknum yang memanfaatkan ibadah untuk mencari keuntungan ilegal.
Razia Travel tak Berizin
Wamenhaj memerintahkan jajaran Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melakukan razia terhadap biro perjalanan umrah yang tidak memiliki izin.
“Saya perintahkan teman-teman Kakanwil, teman-teman Kabid, maaf teman-teman Kakan, dan PPNS pusat itu segera lakukan razia terhadap PPIU, PIHK, KBIH yang tidak berizin,” kata Dahnil.
Dahnil meminta pengawasan bukan hanya dilakukan setelah muncul laporan penipuan, tetapi melalui pencegahan terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang berpotensi melakukan pelanggaran.
Menurut Dahnil, pengawasan terhadap travel umrah perlu diperkuat karena kasus penipuan dengan modus serupa terus berulang dan menimbulkan kerugian bagi calon jemaah.
Aksi penipuan ini juga dapat dilakukan oleh siapapun dan tak menutup kemungkinan adanya keterlibatan oknum aparatur sipil negara (ASN) maupun pejabat di lingkungan Kemenhaj RI.
“Jika masih menjadikan agama sebagai komoditas untuk menipu atau mengambil keuntungan dengan merugikan jemaah, berarti Anda adalah bandit agama,” kata Dahnil.
Temuan PPIU tak Aktif
Sementara itu, dari hasil data pemeriksaan ulang Kemenhaj, Dahnil mengungkapkan bahwa sekitar 50 persen dari total 3.600 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) atau biro perjalanan umrah, diduga sudah tidak aktif beroperasi.
Dari perkiraan tersebut jumlah tersebut, Dahnil menyebut, PPIU yang masih aktif di Indonesia hanya berkisar 1.800 hingga 2.000.
“Saya kemarin perintahkan Pengendalian dan Bina melakukan screening ulang terhadap 3.600 PPIU yang ada. Katanya 50 persen dari PPIU yang ada itu tidak aktif. Harus dicek dulu semuanya, beres dulu 3.600 PPIU yang ada itu, mana yang aktif, mana yang layak,” kata Dahnil.
Dahnil lantas meminta jajarannya untuk menertibkan biro-biro perjalanan umrah yang sudah tidak aktif agar tidak menjadi celah penipuan PPIU tak berizin terhadap calon jemaah umrah.
“Yang 50 persen enggak aktif, oke di-take down atau take out, baru kemudian kita buka izin baru, harus lebih ketat,” tegasnya.
Ia menegaskan, penindakan terhadap biro perjalanan umrah ilegal tidak boleh menunggu sampai jemaah menjadi korban.
“Jangan sampai kemudian sudah kejadian ada penipuan, baru kemudian kita bertindak. Jadi ada tindakan preventif sejak awal,” ujarnya.
Bukan Kalangan Berada
Kasus penipuan haji dan umrah menyasar calon jemaah yang 70 persen di antara mereka bukan berasal dari kalangan berada.
Sebab itu, Kemenhaj menyoroti kondisi ekonomi sebagian besar jemaah haji dan umrah yang dinilai rentan menjadi korban penipuan biro perjalanan ibadah.
“Setiap hari itu ada ratusan kasus penipuan umrah dan penipuan haji. Dan 70 persen korbannya itu orang-orang yang kurang mampu dari kampung dan desa,” kata Dahnil.
Tingginya keinginan masyarakat untuk menjalankan ibadah terkadang membuat mereka mudah percaya terhadap tawaran biro perjalanan.
Ditambah lagi, biro perjalanan tersebut mengiming-imingi janji manis keberangkatan ke Tanah Suci dengan harga murah atau berbagai kemudahan.
“Ketika orang spiritualismenya tinggi, itu kadang-kadang tidak mengikuti rasionalisme yang tinggi juga. Seringkali banyaknya begitu, sehingga karena semangat spiritualismenya terlalu tinggi itu, kemudian diiming-imingi, itu mudah ditipu,” ujarnya.
Dahnil mencontohkan ada kasus dugaan penipuan jemaah dari Padang, Sumatera Barat, di mana calon jemaah disebut sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, tetapi tidak bisa melanjutkan perjalanan karena tidak memiliki tiket.
Akibatnya, para jemaah harus kembali ke daerah asal tanpa diberikan kepastian keberangkatan oleh biro perjalanan mereka.
“Bayangkan, orang yang tertipu, misalnya kemarin yang di Padang, mereka sudah sampai ke Cengkareng. Itu untuk balik lagi karena mereka enggak ada tiket pesawat, itu enggak ada duit,” kata Dahnil.
Kemenhaj siap menyelaraskan langkah strategis penertiban ekosistem haji dan umrah sebagai upaya penegakan hukum terhadap travel bermasalah serta pembersihan data travel demi memberikan perlindungan maksimal bagi jemaah.
Sumber: Tribun News
About the Author
