MEDIASMART.ID – Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung menjelaskan, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus menggelar sidang istimewa jika Gibran Rakabuming Raka benar dan resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Sidang istimewa tersebut digelar untuk memilih satu Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
“At the end nanti ya kalau untuk mencari, mencari penggantinya ya harus sidang MPR, sidang istimewa MPR,” ujar Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ia menjelaskan, DPR tidak memiliki kewenangan untuk menolak keputusan seseorang yang menyatakan mundur dari jabatan wakil presiden.
Menurutnya, mekanisme pengunduran diri wakil presiden telah diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Selain itu, konstitusi juga tidak mengatur ketentuan yang mewajibkan wakil presiden menyampaikan pengunduran dirinya kepada presiden untuk memperoleh persetujuan.
“Kan tidak ada diatur dalam konstitusi kita bahwa pengunduran diri soal wakil presiden itu diserahkan ke presiden dan presiden yang kemudian menyetujui, kan enggak ada, tidak ada aturan yang seperti itu,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.
Mekanisme jika Wapres Mundur
Dalam Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 dijelaskan bahwa Wakil Presiden dapat mangkat, berhenti, atau diberhentikan.
Jika posisi Wakil Presiden kosong, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dapat menyelenggarakan sidang untuk memilih satu Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
MPR harus menggelar sidang selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari setelah Wakil Presiden resmi menyatakan mundur.
“Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden,” bunyi Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Gibran Sampaikan Niatan Mundur
Diketahui, pihak Istana membenarkan Gibran telah menyampaikan niatnya untuk mundur dari posisi Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, Gibran menyampaikan hal ini saat menemui Prabowo pada Selasa (10/11/2026) pagi.
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden, bersama dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA),” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Beberapa jam setelah pernyataan Prasetyo, Gibran mengungkapkan bahwa Prabowo menyarankan banyak hal usai dirinya menyatakan niat untuk mundur dari jabatannya.
Salah satu saran dari Prabowo adalah memintanya untuk berjuang atau fight menempuh proses di PTUN.
“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1,” kata Gibran di Kantor Wapres RI, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Gibran juga menyebut Prabowo meminta dirinya untuk koordinasi dengan Kementerian Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) selaku tergugat untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) di MA.
“Dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” ujar Gibran.
Sumber: Tribun News
About the Author
