MEDIASMART.ID – Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Sarifuddin Sudding menyorot langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raja yang akan melakukan perlawanan hukum terkait ijazahnya di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Ia menegaskan, putusan kasasi Nomor 742K/TUN/2026 yang dikeluarkan Mahkamah Agung (MA) sudah merupakan keputusan tertinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap.
“Itu sudah melalui dengan adanya putusan Mahkamah Agung. Saya kira ini adalah suatu keputusan institusi yang paling tertinggi ya dan itu sifatnya inkrah,” ujar Sudding kepada Kompas.com.
Ia menilai, niatan mundur Gibran dari posisi Wakil Presiden tidak perlu ditunda dengan menunggu hasil putusan PTUN terkait polemik ijazahnya.
“Saya kira tidak perlu lagi ya (menunggu putusan PTUN), karena ini kan sudah melalui satu proses yang sangat panjang,” ujar Sudding.
Gibran Sampaikan Niatan Mundur
Diketahui, pihak Istana membenarkan Gibran telah menyampaikan niatannya untuk mundur dari posisi Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, Gibran menyampaikan hal ini saat menemui Prabowo pada Selasa (10/11/2026) pagi.
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden, bersama dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA),” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Beberapa jam setelah pernyataan Prasetyo, Gibran mengungkapkan bahwa Prabowo menyarankan banyak hal usai dirinya menyatakan niat untuk mundur dari jabatannya.
Salah satu saran dari Prabowo adalah memintanya untuk berjuang atau fight menempuh proses di PTUN.
“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1,” kata Gibran di Kantor Wapres RI, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Gibran juga menyebut Prabowo meminta dirinya untuk koordinasi dengan Kementerian Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) selaku tergugat untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) di MA.
“Dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” ujar Gibran.
Sumber: Tribun News
About the Author
