MEDIASMART.ID – AWAL Agustus 2026, Kementerian Ketenagakerjaan merilis data yang segera memicu perdebatan publik. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, tercatat 43.805 pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja, dengan Jawa Barat sebagai penyumbang terbesar sejumlah 8.830 orang (Kemnaker, dilaporkan Bisnis.com, 10 Agustus 2026).
Angka itu jauh lebih kecil dibanding klaim Asosiasi Pengusaha Indonesia, yang pada Juli lalu menyebut 126.000 pekerja kehilangan pekerjaan hanya dalam periode Januari-Mei berdasarkan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang nonaktif akibat PHK (Apindo, dilaporkan Pikiran Rakyat, Juli 2026).
Selisih hampir lima kali lipat antara dua sumber resmi ini pantas membuat kita curiga.
Soal metode penghitungan hanya bagian kecil dari masalah. Ada hal lebih genting untuk dipertanyakan menyoal siapa yang berkepentingan agar luka ketenagakerjaan tampak sekecil mungkin di mata publik.
Getirnya, perdebatan angka PHK ini berlangsung tepat ketika pemerintahan Prabowo-Gibran mestinya mulai dituntut mempertanggungjawabkan janji kampanye paling ambisiusnya, yakni 19 juta lapangan kerja baru dalam lima tahun, setara 3,86 juta lapangan kerja per tahun.
Kementerian Ketenagakerjaan mengklaim tiga program andalan, Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat, telah menyerap sekitar 4 juta tenaga kerja (IDN Times, Mei 2026).
Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi program MBG, yang jumlahnya mencapai 26.859 unit per akhir April 2026, disebut menyerap 1,3 juta orang, sementara Koperasi Merah Putih ditargetkan menampung 1,5 juta pekerja dari 80 ribu unit koperasi di seluruh negeri. Deretan angka ini terdengar meyakinkan dalam balutan narasi resmi negara.
Namun kita perlu bertanya lebih jauh: pekerjaan macam apa yang sesungguhnya sedang diciptakan, dan untuk siapa? Pertanggungjawaban yang Mulai Dioper-oper Selisih data PHK hanyalah gejala permukaan. Ada persoalan yang lebih mengkhawatirkan mengikutinya, yaitu kecenderungan elite untuk lepas tangan dari janji yang pernah mereka ucapkan bersama.
Presiden Partai Buruh sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan, Said Iqbal, belakangan menyatakan bahwa janji 19 juta lapangan kerja adalah bagian dari kampanye Gibran, bukan Prabowo (dikutip Kompas.com, 27 Juni 2026).
Pernyataan ini janggal justru datang dari pejabat yang seharusnya paling memahami bahwa pasangan calon mendaftar ke KPU sebagai satu paket visi dan misi, tanpa dokumen negara mana pun yang memisahkan janji milik siapa.
Franz Magnis-Suseno dalam Etika Politik mengingatkan, janji politik mengikat pemegang kekuasaan sebagai komitmen moral begitu ia dilantik, jauh melampaui fungsinya sekadar retorika kampanye.
Kita patut waspada ketika elite mulai terbiasa membagi kredit saat program berhasil dan membagi kesalahan saat program gagal, sebab pola ini justru mengaburkan siapa yang sebenarnya bisa dimintai pertanggungjawaban oleh rakyat.
Sarjana yang Tersisih Di balik klaim penyerapan 4 juta tenaga kerja itu, ada kelompok yang datanya justru memburuk.
Mereka adalah lulusan sarjana. Survei Angkatan Kerja Nasional BPS per Mei 2026 mencatat 1.033.182 orang berlatar belakang sarjana terapan, S-1, S-2, dan S-3 berstatus menganggur, atau 14,31 persen dari total 7,22 juta penganggur nasional (BPS, dikutip Kompas.id, Agustus 2026).
Tingkat pengangguran terbuka di kalangan sarjana mencapai 6,09 persen, dan yang perlu dipertegas adalah tren jangka panjangnya. Sejak Sakernas Agustus 2022 hingga Mei 2026, porsi pengangguran berlatar sarjana justru cenderung naik, sementara tingkat pengangguran terbuka nasional secara keseluruhan menurun.
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI dalam Labor Market Brief Juli 2026 menambahkan catatan yang lebih pedih.
Data resmi BPS hanya menangkap sarjana yang belum bekerja sama sekali, tanpa menghitung mereka yang sudah bekerja namun terjebak di pekerjaan yang tidak membutuhkan kualifikasi setinggi ijazah yang mereka pegang.
LPEM FEB UI mencatat sekitar 45 ribu lulusan S-1 dan 6 ribu lulusan pascasarjana bahkan sudah masuk kategori putus asa mencari kerja, sebuah kondisi yang dalam statistik ketenagakerjaan disebut discouraged worker.
Fakta ini bertabrakan langsung dengan struktur program-program yang diklaim pemerintah sebagai motor penciptaan lapangan kerja.
Dapur MBG membutuhkan tenaga masak dan logistik, koperasi desa membutuhkan pengurus dan tenaga operasional lapangan. Ini pekerjaan yang penting dan layak dihargai, tetapi sebagian besar tidak dirancang untuk menyerap tenaga kerja terdidik dengan kualifikasi sarjana.
Ketimpangan antara suplai lulusan perguruan tinggi dan permintaan pasar kerja terhadap tenaga profesional, teknis, dan manajerial tidak tersentuh oleh program semacam ini. Ketika Angka Menjadi Alat Legitimasi Vedi Hadiz, dalam kajiannya tentang politik predatorial di Indonesia pascareformasi, menunjukkan bagaimana program-program populis kerap dirancang lebih untuk menopang legitimasi kekuasaan dan memperluas jaringan distribusi sumber daya politik ketimbang menjawab persoalan struktural yang melatarinya.
Pola ini tampak relevan ketika kita melihat bagaimana capaian 4 juta tenaga kerja dari MBG dan Kopdes terus digaungkan sebagai bukti janji 19 juta lapangan kerja mulai menunjukkan arah, sementara persoalan inti, yaitu mismatch antara lulusan pendidikan tinggi dan struktur industri nasional, nyaris tidak pernah menjadi bahasan utama dalam narasi keberhasilan tersebut.
Kita tentu tidak sedang mengatakan program-program itu tidak berguna. Dapur gizi dan koperasi desa punya nilai tersendiri bagi ekonomi akar rumput.
Anda bisa menjadi kolumnis ! Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3.
Cara daftar baca di sini Daftar di sini Kirim artikel Editor Ferril Dennys Kita patut waspada ketika elite mulai terbiasa membagi kredit saat program berhasil dan membagi kesalahan saat program gagal, sebab pola ini justru mengaburkan siapa yang sebenarnya bisa dimintai pertanggungjawaban oleh rakyat. Sarjana yang Tersisih Di balik klaim penyerapan 4 juta tenaga kerja itu, ada kelompok yang datanya justru memburuk. Mereka adalah lulusan sarjana.
Survei Angkatan Kerja Nasional BPS per Mei 2026 mencatat 1.033.182 orang berlatar belakang sarjana terapan, S-1, S-2, dan S-3 berstatus menganggur, atau 14,31 persen dari total 7,22 juta penganggur nasional (BPS, dikutip Kompas.id, Agustus 2026). Tingkat pengangguran terbuka di kalangan sarjana mencapai 6,09 persen, dan yang perlu dipertegas adalah tren jangka panjangnya.
Sejak Sakernas Agustus 2022 hingga Mei 2026, porsi pengangguran berlatar sarjana justru cenderung naik, sementara tingkat pengangguran terbuka nasional secara keseluruhan menurun.
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI dalam Labor Market Brief Juli 2026 menambahkan catatan yang lebih pedih.
Data resmi BPS hanya menangkap sarjana yang belum bekerja sama sekali, tanpa menghitung mereka yang sudah bekerja namun terjebak di pekerjaan yang tidak membutuhkan kualifikasi setinggi ijazah yang mereka pegang. LPEM FEB UI mencatat sekitar 45 ribu lulusan S-1 dan 6 ribu lulusan pascasarjana bahkan sudah masuk kategori putus asa mencari kerja, sebuah kondisi yang dalam statistik ketenagakerjaan disebut discouraged worker.
Fakta ini bertabrakan langsung dengan struktur program-program yang diklaim pemerintah sebagai motor penciptaan lapangan kerja. Dapur MBG membutuhkan tenaga masak dan logistik, koperasi desa membutuhkan pengurus dan tenaga operasional lapangan. Ini pekerjaan yang penting dan layak dihargai, tetapi sebagian besar tidak dirancang untuk menyerap tenaga kerja terdidik dengan kualifikasi sarjana.
Ketimpangan antara suplai lulusan perguruan tinggi dan permintaan pasar kerja terhadap tenaga profesional, teknis, dan manajerial tidak tersentuh oleh program semacam ini.
Ketika Angka Menjadi Alat Legitimasi Vedi Hadiz, dalam kajiannya tentang politik predatorial di Indonesia pascareformasi, menunjukkan bagaimana program-program populis kerap dirancang lebih untuk menopang legitimasi kekuasaan dan memperluas jaringan distribusi sumber daya politik ketimbang menjawab persoalan struktural yang melatarinya.
Pola ini tampak relevan ketika kita melihat bagaimana capaian 4 juta tenaga kerja dari MBG dan Kopdes terus digaungkan sebagai bukti janji 19 juta lapangan kerja mulai menunjukkan arah, sementara persoalan inti, yaitu mismatch antara lulusan pendidikan tinggi dan struktur industri nasional, nyaris tidak pernah menjadi bahasan utama dalam narasi keberhasilan tersebut.
Kita tentu tidak sedang mengatakan program-program itu tidak berguna. Dapur gizi dan koperasi desa punya nilai tersendiri bagi ekonomi akar rumput.
Namun ketika keduanya dijadikan tumpuan utama untuk menagih janji kampanye sebesar 19 juta lapangan kerja, sementara data sarjana menganggur terus memburuk dan angka PHK diperdebatkan antarlembaga negara sendiri, kita berhak curiga bahwa yang sedang dibangun adalah legitimasi statistik, bukan solusi bagi persoalan ketenagakerjaan yang sesungguhnya.
Janji politik semestinya diuji bukan dari seberapa besar angka yang bisa dipamerkan, tapi dari seberapa jauh angka itu menjangkau kelompok yang paling membutuhkan, termasuk generasi muda terdidik yang hari ini harus berjibaku lebih keras untuk sekadar mendapat pekerjaan yang layak bagi ijazah yang mereka perjuangkan bertahun-tahun.
Bayangkan seorang anak Indonesia bercita-cita menjadi dokter, tetapi hanya memiliki satu buku lusuh untuk belajar.
Bersama Ekspedisi Kata ke Nyata Kompas.com, Anda bisa membantu mengubah kisah itu. Mari hadirkan akses literasi bagi anak-anak di berbagai pelosok Indonesia melalui donasi lewat tautan ini. Setiap kebaikan yang Anda berikan bukan hanya membuka jendela pengetahuan, tetapi juga membuka masa depan mereka.
Sumber: Tribun News
About the Author
