MEDIASMART.ID – PRESIDEN Prabowo Subianto berdiri sebagai inspektur upacara di Lapangan Parade Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, 29 Juli 2026. Hari itu, sebanyak 1.204 Pamong Praja Muda Angkatan XXXIII dilantik setelah menyelesaikan pendidikan mereka. Presiden membacakan pernyataan pelantikan, menyematkan tanda pangkat kepada perwakilan lulusan, kemudian memimpin pengambilan sumpah jabatan.
Pesan yang disampaikan pun tegas: pamong praja adalah pelayan rakyat, yang harus bekerja jujur, disiplin, bersih, berani mengambil keputusan, serta hadir ketika masyarakat membutuhkan. Pemandangan tersebut menarik karena hanya berselang tujuh hari dari upacara lain yang juga dipimpin Presiden.
Pada 22 Juli 2026, di halaman Istana Merdeka, Presiden Prabowo memimpin Prasetya Perwira dan melantik 1.177 perwira remaja TNI-Polri, terdiri atas 512 lulusan Akademi Militer (Akmil), 229 lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL), 154 lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU), serta 282 lulusan Akademi Kepolisian (Akpol).
Presiden menyebut pelantikan itu sebagai awal pengabdian kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Dua upacara, dua kelompok profesi, dua lingkungan pengabdian yang berbeda, namun bertemu pada satu kata: “mengabdi”.
Setelah beberapa tahun pelantikan Pamong Praja Muda lebih banyak dilakukan oleh Wakil Presiden, bahkan pada 2025 oleh Menteri Dalam Negeri, kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Jatinangor pada 29 Juli 2026 seperti menghidupkan kembali tradisi lama. Presiden berdiri sebagai inspektur upacara, membacakan pernyataan pelantikan, menyematkan tanda pangkat, serta mengambil sumpah 1.204 Pamong Praja Muda.
Tradisi tersebut sebenarnya pernah dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan secara berturut-turut diteruskan Presiden Joko Widodo pada beberapa tahun awal pemerintahannya.
Kalau tradisi penghormatan oleh Presiden kepada calon perwira TNI-Polri dan Pamong Praja dapat dipertahankan, mengapa cakrawala penghormatan itu tidak diperluas kepada sekolah kedinasan lainnya? Ada PKN STAN yang mendidik calon-calon pengelola keuangan negara. Ada pendidikan statistik yang mempersiapkan tenaga yang kelak menyediakan data bagi pengambilan kebijakan.
Ada STMKG yang menyiapkan sumber daya manusia untuk meteorologi, klimatologi, dan geofisika; Politeknik Siber dan Sandi Negara untuk bidang keamanan siber dan persandian; Ada STIN yang mendidik calon intelijen negara; sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan untuk menjaga keselamatan dan tata kelola transportasi, serta sekolah kedinasan lain baik di imigrasi, lembaga pemasyarakatan, dan lainnya dengan fungsi masing-masing.
Dalam seleksi sekolah kedinasan tahun 2025, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat formasi pada tujuh kelompok instansi penyelenggara, yakni STMKG, STIS, Politeknik Siber dan Sandi Negara, IPDN, STIN, PKN STAN, serta sekolah kedinasan lainnya. Total formasi yang diumumkan saat itu mencapai 3.253. Mereka memang tidak memegang senjata.
Sebagian bekerja di lapangan tanpa senjata, dan sebagian lain bahkan kelak bekerja di belakang meja, berhadapan dengan angka, aplikasi, laporan keuangan, statistik, prakiraan cuaca, jaringan komputer, administrasi pemerintahan, atau sistem transportasi. Namun, bukankah dari pekerjaan-pekerjaan itulah negara juga bekerja? Negara Tidak Hanya Dijaga dengan Senjata Indonesia tentu membutuhkan TNI yang kuat dan profesional.
Polisi juga mempunyai tanggung jawab besar menjaga keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum. Karena itulah penghormatan negara kepada para perwira remaja melalui Prasetya Perwira memiliki dasar dan tradisinya sendiri.
Negara modern tidak hidup hanya karena wilayahnya dijaga tentara dan keamanan masyarakat dipelihara polisi.
Negara juga hidup ketika pajak dapat dihimpun dengan benar, APBN dikelola secara akuntabel, statistik tersedia secara akurat, cuaca dapat diprediksi, transportasi berjalan aman, sistem digital terlindungi, dan pemerintah hadir sampai ke daerah terpencil.
Francis Fukuyama dalam artikel “What Is Governance?” (2013) memandang kualitas pemerintahan antara lain melalui kapasitas pemerintah membuat dan menegakkan aturan serta menyediakan pelayanan.
Artinya, kekuatan sebuah negara juga terletak pada kemampuan administratifnya. Sebuah negara dapat mempunyai tentara yang kuat, sementara pemerintahannya tetap lemah ketika administrasinya buruk, datanya tidak dapat dipercaya, penerimaan negaranya bocor, birokrasi lamban, serta pelayanan publik mengecewakan masyarakat. Itulah sebabnya kapasitas aparatus sipil layak memperoleh kehormatan yang proporsional.
Michael Lipsky dalam Street-Level Bureaucracy (1980) bahkan menunjukkan betapa aparatur yang bekerja langsung berhadapan dengan masyarakat mempunyai peranan menentukan dalam menerjemahkan kebijakan menjadi kenyataan. Bagi warga, negara sering kali tidak hadir dalam bentuk gedung kementerian atau pidato pejabat tinggi.
Negara hadir melalui petugas yang mereka temui ketika mengurus dokumen, memperoleh pelayanan, membayar pajak, mendapatkan bantuan, atau berhadapan dengan administrasi pemerintah. Presiden sebenarnya menyampaikan pesan serupa kepada Pamong Praja Muda IPDN.
Kehormatan aparatur, menurut Prabowo, tidak diukur dari jabatan yang disandang, namun dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Pesan itu semestinya berlaku kepada semua orang yang dipersiapkan negara untuk melayani rakyat.
Upacara kenegaraan tidak pernah sepenuhnya menjadi kegiatan seremonial. Siapa yang dilantik Presiden, siapa yang berdiri di halaman Istana, siapa yang menerima penyematan tanda pangkat, serta profesi mana yang memperoleh perhatian kepala negara akan membentuk persepsi mengenai kehormatan suatu pengabdian.
Pierre Bourdieu (1989) menjelaskan bekerjanya symbolic power, ketika penghormatan, pengakuan, dan legitimasi menghasilkan makna sosial terhadap kedudukan seseorang atau suatu kelompok. Dalam konteks itu, kehadiran Presiden pada suatu pelantikan mempunyai nilai jauh melampaui protokol.
Seorang taruna yang selama beberapa tahun menjalani pendidikan keras kemudian berdiri di hadapan Presiden, mengucapkan sumpah, serta memperoleh pesan langsung mengenai tanggung jawabnya terhadap bangsa akan membawa pengalaman simbolik tersebut sepanjang perjalanan profesinya. Pengalaman serupa semestinya dapat dirasakan calon-calon aparatur sipil negara.
Bayangkan lulusan PKN STAN mendengar langsung Presiden mengingatkan agar mereka menjaga setiap rupiah uang rakyat. Lulusan pendidikan statistik diminta tidak memanipulasi angka demi menyenangkan penguasa.
Lulusan bidang meteorologi diingatkan bahwa keterlambatan informasi dapat berhubungan dengan keselamatan manusia. Lulusan persandian dan keamanan siber diingatkan bahwa kedaulatan negara kini juga dipertaruhkan di ruang digital.
Lulusan pendidikan perhubungan dapat diingatkan bahwa kelalaian kecil dalam keselamatan transportasi mampu merenggut puluhan bahkan ratusan nyawa.
Pesan tersebut berbeda sesuai profesinya, sementara sumpah moralnya sama: ilmu yang dibiayai negara harus kembali kepada rakyat.
Prasetya Abdi Negara Tentu tidak realistis mengharapkan Presiden menghadiri satu demi satu wisuda seluruh sekolah kedinasan. Agenda kepala negara sangat luas dan jumlah lembaga pendidikan kedinasan juga tidak sedikit.
Modelnya dapat dibuat berbeda. Pemerintah dapat merancang sebuah agenda nasional, misalnya Prasetya Abdi Negara, yang diikuti perwakilan atau lulusan terbaik sekolah kedinasan.
Upacara dapat diselenggarakan sekali dalam setahun di Istana atau tempat lain yang mempunyai makna kenegaraan. Mereka hadir menggunakan identitas institusinya masing-masing.
Tidak perlu menyeragamkan pakaian, tradisi, maupun tata upacara, sebab perbedaan tersebut justru memperlihatkan luasnya spektrum pekerjaan negara.
Presiden kemudian memberikan satu amanat kepada mereka semua sebelum memasuki dunia pengabdian. Jangan korupsi.
Jangan menyalahgunakan kekuasaan. Jangan mempersulit rakyat. Jangan memalsukan data. Jangan mempermainkan uang negara.
Gunakan keahlian yang diperoleh dari pendidikan yang sebagian atau seluruh pembiayaannya ditanggung negara untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Upacara semacam itu sekaligus dapat mengubah cara generasi muda melihat sekolah kedinasan.
Selama ini daya tarik sekolah kedinasan sering kali diasosiasikan dengan kepastian pekerjaan, status ASN, pendidikan yang dibiayai negara, atau keamanan karier. Perspektif tersebut perlahan harus digeser. Anak-anak muda yang masuk sekolah kedinasan perlu sejak awal memahami bahwa fasilitas negara datang bersama konsekuensi pengabdian.
Semakin besar fasilitas yang diberikan negara, semakin besar pula utang pelayanan mereka kepada rakyat. Kehadiran Presiden memberikan bobot simbolik terhadap pesan tersebut.
Dari Akmil hingga STAN, dari prajurit sampai aparatus sipil, negara membutuhkan mereka semua. Sebab Indonesia tidak hanya membutuhkan orang-orang yang siap menjaga negara dengan senjata, tetapi juga orang-orang yang setiap hari memastikan negara benar-benar melayani dan bekerja untuk rakyatnya.
Bayangkan seorang anak Indonesia bercita-cita menjadi dokter, tetapi hanya memiliki satu buku lusuh untuk belajar. Bersama Ekspedisi Kata ke Nyata Kompas.com, Anda bisa membantu mengubah kisah itu.
Mari hadirkan akses literasi bagi anak-anak di berbagai pelosok Indonesia melalui donasi lewat tautan ini. Setiap kebaikan yang Anda berikan bukan hanya membuka jendela pengetahuan, tetapi juga membuka masa depan mereka.
Sumber: Tribun News
About the Author
